Pentingnya Sertifikat Keahlian Untuk Pekerja Konstruksi

Kamis, 2 Agustus, 2018
Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional pada masa Kabinet Kerja

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional pada masa Kabinet Kerja. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan percepatan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan, serta meminimalisasi ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok sosial.

Dengan kondisi ini tentunya dibutuhkan tenaga kerja konstruksi yang andal, berkualitas dalam jumlah yang besar. Upaya sertifikasi merupakan jawaban untuk menciptakan tenaga kerja konstruksi yang andal dan berkualitas di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pasal 70 ayat (1) yang berbunyi: Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja dan Pasal 70 Ayat (3) menyatakan “sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja, berikut kutipan pernyataan Aca Ditamihardja selaku Director Executive LPJK

 Aca mempertegas, oleh sebab itu setiap pekerja konstruksi wajib memiliki sertifikasi untuk menunjang keahlian yang mereka miliki.

Standar Kompetensi Kerja  Nasional Indonesia ( SKKNI), ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Substansi dari SKKNI digali dan dikembangkan berdasarkan hasil identifikasi  dari para tenaga kerja  professional pada setiap bidang atau keahliannya masing masing, serta dibandingkan dengan kompetensi yang berlaku di berbagai negara. Proses penyusunan SKKNI dilakukan melaui berbagai tahapan sampai dengan dibakukan oleh Menteri, ungkap Aca.

Ketentuan bersertifikat ini juga ditekankan dengan adanya kewajiban menggunakan tenaga kerja bersertifikat yang harus tertuang dalam kontrak kerja dan sanksi bagi pengguna atau penyedia jasa yang tidak mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Adanya ketentuan dalam UUJK Nomor 2 Tahun 2017 memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menekankan pentingnya sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Tentunya komitmen pemerintah tentang sertifikasi tersebut bukan hanya ditujukan sebagai syarat administrasi saja, tetapi juga sebagai bukti kompetensi tenaga kerja dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Tidak hanya itu, dengan menggunakan pekerja yang kompeten akan mampu mendukung tercapainya mutu konstruksi dan meminimalisasi terjadinya kecelakaan kerja maupun kegagalan bangunan. Poin penting dari wajibnya tenaga kerja bersertifikat ini juga diperuntukkan agar tenaga kerja mendapatkan manfaat dari sertifikat yang dimilikinya. Sebagaimana disampaikan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, bahwa dengan adanya sertifikat kompetensi kerja maka pendapatan akan meningkat dan memperluas kesempatan kerja tak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri.

Beberapa kondisi yang terjadi sebelumnya terkait hal ini antara lain tenaga ahli bersertifikat di Indonesia didominasi oleh tenaga ahli muda, sedangkan tenaga terampil bersertifikat di Indonesia didominasi oleh tenaga terampil kelas I. Kemudian, untuk kualifikasi tenaga ahli terutama yang kategori ahli utama, cakupan pekerjaan yang dapat dikerjakan cukup lebar, mulai dari proyek standar sampai dengan kompleks. Hal lain, perlu ada sinkronisasi peraturan mengenai kualifikasi sektor jasa konstruksi yang sesuai dengan dinamika yang berkembang di dunia industri konstruksi saat ini.

Dengan adanya penyesuaian ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum dan kebutuhan masyarakat, serta lebih memberikan kontribusi terhadap penyejahteraan masyarakat jasa konstruksi pada khususnya dan masyarakat secara keseluruhan.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mendorong kualitas tenaga kerja konstruksi, baik kualitas pekerjaan maupun kesejahteraan. Namun di atas semua itu, mutu harus selalu dikedepankan. Hal ini sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo beberapa waktu lalu saat membuka sertifikasi tenaga kerja konstruksi secara serentak, agar selalu menjaga mutu pekerjaan. Penjaminan mutu tenaga kerja konstruksi dilakukan dengan terus menerus melakukan pelatihan-pelatihan untuk mengadaptasi perkembangan teknologi terbaru, karena setiap saat teknologi berubah, mengingat kemajuan teknologi sangat cepat berubahnya termasuk konstruksi.

Tentunya upaya menyertifikasi tenaga kerja konstruksi tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah saja, perlu dukungan dari stakeholders konstruksi untuk mewujudkannya. Dengan kerja sama para pemangku kepentingan jasa konstruksi maka pelaksanaan amanah Undang-Undang Jasa Konstruksi akan lebih optimal dan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi akan segera tercapai.

Sumber Berita

Tabloid Steelindonesia


Komentar Anda :
Share this post
Iklan

Customer Service : +62 851 0004 9473
Local Marketing : +62 878 8885 5265
International Marketing : +62 878 8885 5371
inforedaksi@steelindonesia.com
Kontak Kami

PT. Global Infotech Solusindo
Jalan Raya Jarakosta - MM 2100
Prapatan Neih Desa Sukadanau
Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat 17843 - Indonesia
Telp. :+62 851 0004 9473
© Steelindonesianews. 2008 - 2018 . All Rights Reserved.