Dari 225 Proyek Telah Selesai 14 Proyek

Kamis, 15 Desember 2016

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas menyatakan, hingga Oktober 2016, baru 14 Proyek Strategis Nasional yang berhasil diselesaikan pemerintah, dari total 225 proyek yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

 

"Sementara, 83 proyek masuk dalam konstruksi fisik," ungkap Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo, saat ditemui di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis 17 November 2016

Dari perkembangan proyek listrik 35 ribu megawatt (MW), Wahyu mengungkapkan, sampai dengan Oktober 2016, telah  tersedia 232 MW yang telah beroperasi, dan 8.557 MW, atau 23 persen dari target yang masih dalam tahap konstruksi.

Wahyu mengakui, penyediaan proyek-proyek tersebut tidak mudah, dan membutuhkan dukungan  kuat, terutama dalam persiapan dan pelaksanaan di lapangan. Setidaknya, ada empat isu utama yang dihadapi dalam percepatan pembangunan infrastruktur.

"Ruang fiskal yang terbatas, paradigma yang masih belum merasa bahwa peran swasta bisa ditingkatkan, masalah pembebasan lahan, dan kapasitas dan kualitas pengelola dan industri pendukung," katanya.

Dalam  menghadapi ruang fiskal, Wahyu  mengakui, pemerintah terus mengembangkan skema pendanaan yang lebih efektif. Seperti dari kas keuangan negara, penugasan langsung ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sampai dengan skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU).
Untuk sektor swasta, pemerintah pun akan terus meningkatkan kelayakan suatu proyek, sehingga ada ketertarikan dari sektor swasta untuk melakukan investasi. Tak hanya itu, berbagai insentif fiskal bagi investor pun akan diberikan.

"Misalnya, seperti tax holiday, atau fasilitas penyediaan proyek dalam bentuk penyiapan dan transaksi proyek dalam skema KPBU," ujarnya.

Alternatif terakhir, lanjut Wahyu, yakni dari pelaksanaan program kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty pemerintah, yang di mana hasil akhirnya diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

"Solusi lain dalam menghadapi keterbatasan ruang fiskal, adalah meningkatkan penerimaan negara melalui skema alternatif. Salah satunya, dengan tax amnesty," ujar dia.

Ada pun, 225 Proyek Strategis Nasional tersebut yaitu:

  1. Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol sebanyak 47 Proyek 
  2. Proyek infrastruktur jalan nasional non tol sebanyak lima proyek
  3. Proyek infrastruktur sarana dan prasarana jalan kereta api antar kota sebanyak 12 proyek
  4. Proyek infrastruktur sarana dan prasarana jalan kereta api dalam kota sebanyak tujuh proyek
  5. Proyek revitalisasi bandar udara sebanyak 11 proyek
  6. Proyek pembangunan bandara baru sebanyak empat proyek
  7. Proyek bandara strategis sebanyak dua proyek
  8. Proyek pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas sebanyak 13 proyek
  9. Proyek program sejuta rumah sebanyak tiga proyek
  10. Proyek pembangunan kilang minyak sebanyak tiga proyek
  11. Proyek pembangunan pipa gas/ terminal LPG sebanyak tiga proyek
  12. Proyek infrastruktur energi asal sampah sebanyak satu proyek
  13. Proyek penyediaan infrastruktur air minum sebanyak delapan  proyek
  14. Proyek penyediaan infrastruktur sistem air limbah komunal sebanyak satu proyek
  15. Proyek pembangunan tanggul penahan banjir sebanyak satu  proyek
  16. Proyek pembangunan pos lintas batas negara sebanyak tujuh  proyek
  17. Proyek pembangunan bendungan sebanyak 60 proyek
  18. Proyek peningkatan jangkauan broadband sebanyak dua proyek
  19. Proyek infrastruktur IPTEK sebanyak satu proyek
  20. Pembangunan Kawasan Ekonom Khusus sebanyak 24 proyek
  21. Proyek pariwisata sebanyak satu proyek
  22. Proyek pembangunan smelter sebanyak enam proyek
  23. Proyek pertanian dan kelautan sebanyak tiga proyek.

Sumber Berita :
Tabloid Steelindonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga