Tax Amnesty Untuk Infrastruktur

Rabu, 3 Agustus 2016

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah sekarang ini membutuhkan anggaran sekitar Rp5.000 triliun. Dana tersebut, tidak dapat dipenuhi dengan mengandalkan APBN yang menurut perhitungannya hanya mampu membiayai sekitar Rp1.500 triliun dalam lima tahun.

"Baik itu pelabuhan, jalan tol, pembangkit listrik, jalur kereta api, airport, semuanya itu butuh uang, butuh anggaran, sehingga butuh kecepatan untuk membangun itu. Kalau hanya mengharapkan APBN tidak cukup," kata Jokowi seperti dikutip dari laman Setkab

Menurutnya tax amnesty dibutuhkan untuk mendukung pendanaan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, dalam jangka pendek maupun panjang.

"Kita ingin agar ada aliran dana, aliran uang kembali, uang-uang kita yang di luar itu masuk ke negara kita karena kita membutuhkan dana, membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan baik jangka pendek maupun panjang, terutama yang membutuhkan uang gede untuk pembangunan infrastruktur," jelas dia.

Setelah Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) disahkan, Pemerintah terus mencari cara agar dana-dana orang Indonesia yang berada di luar negeri bisa tertarik masuk ke dalam negeri (repatriasi). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyiapkan sejumlah proyek infrastruktur yang bisa dibiayai oleh dana repatriasi atau dana dari Tax Amnesty tersebut.

“Kami diperintahkan, kalau ada uang masuk apa saja yang dapat ditawarkan kepada mereka,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Basuki mengatakan beberapa proyek infrastruktur yang disiapkan adalah jalan tol, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan bendungan untuk keperluan pembangkit listrik. Salah satu proyek tol yang bisa ditawarkan untuk menampung dana repatriasi adalah Trans Sumatera.

Agar para pemilik dana tertarik untuk menaruh uangnya di proyek tersebut, pemerintah sedang mempersiapkan skema yang tepat. Kementerian PUPR masih membicarakan hal ini dengan Kementerian keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah memperkirakan akan ada ribuan triliun rupiah dana yang akan masuk dari hasil repatriasi. Potensi ini bisa terjaring semua jika pemerintah berhasil meyakinkan para pemilik uang tersebut. Banyak proyek infrastruktur yang bisa terbangun dengan dana sebanyak itu.

 

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga