Forum Nasional Evaluasi Implementasi MEA di Sektor Konstruksi

Jumat, 13 Mei 2016

Pemberlakuan MEA sejak 1 Januari 2016 menandai terbentuknya pasar tunggal ASEAN. Negara-negara di ASEAN sudah sepakat liberalisasi perdagangan jasa profesional (arsitektur dan keteknikan) dan jasa konstruksi. Selain itu, arus investasi bidang pembangunan infrastruktur pun terbuka di antara negara di kawasan ini.

Untuk memaksimalkan manfaat pemberlakuan MEA di sektor konstruksi diperlukan evaluasi secara komprehensif dari pemangku kepentingan nasional yang diwakil empat helix (Akademisi, Pelaku usaha, Pemerintah dan Swasta). Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengadakan Forum Nasional Evaluasi Implementasi Pemberlakuan MEA di Sektor Konstruksi Indonesia, pada hari kamis 31 maret 2016 di hotel The Sultan Jakarta. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Hermanto Dardak.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib mengatakan bahwa “Evaluasi diperlukan untuk mengetahui posisi eksisting dan tindakan perbaikan oleh stakeholder Indonesia dalam memanfaatkan pemberlakuan MEA di sektor konstruksi”.

Terdapat beberapa point evaluasi terkait implementasi MEA diantaranya dalam perspektif akademisi terkait dengan tenaga ahli yang memiliki kompeten. Dalam perspektif pemerintah, seberapa efektif pengaturan domestik (domestic regulations) untuk menciptakan iklim investasi, usaha, kerja dan permodalan yang kondusif. Lalu perspektif pelaku usaha, seberapa tinggi daya saing rantai pasok konstruksi Indonesia terintegrasi dalam rantai pasok global di pasar ASEAN.

Dalam perspektif komunitas dalam hal ini rakyat (DPD dan DPR), evaluasi yang perlu dibahas adalah sudah sejauh mana rakyat diperjuangkan kepentingannya dan sudah seberapa banyak legislasi yang berpihak.

Yang dipertanyakan adalah seberapa tinggi daya saing rantai pasok konstruksi Indonesia, seberapa efisien dan tinggi kinerjanya. Lalu sudah sejauh mana para stakeholders dari sektor konstruksi Indonesia melakukan langkah-langkah proaktif dalam menghadapi MEA ini, apa  yang sudah dicapai dan rencana strategis ke depan.

Terdapat beberapa rekomendasi dari hasil evaluasi ini yaitu perlunya percepatan penerbitan peraturan pelaksanaan dari UU Keinsinyuran, penerbitan RUU Arsitek, perbaikan standar remunerasi tenaga ahli serta evaluasi sistem pengadaan jasa konsultansi.

Selain itu juga perlunya percepatan RUU Jasa Konstruksi dan mendorong terwujudnya konsep Indonesia Incorporated (gagasan adanya konsorsium perusahaan-perusahaan konstruksi Indonesia beserta rantai pasoknya untuk dapat mengakses pasar jasa konstruksi yang kompleks seperti di sektor migas dan energi baik di dalam maupun luar negeri).

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga