Gencarkan Pengawasan Produk Baja NON-SNI

Senin, 28 Maret 2016

Terus beredarnya baja yang tidak memiliki Sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) di pasar industri Indonesia membuat Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan gencar melakukan pengawasan terhadap peredaran baja di Indonesia.

 

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektornika (ILMATE) Kementrian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan pihaknya secara intensif akan melakukan pengawasan secara intensif terhadap peredaran baja yang tidak memiliki SNI.

 

Ia menerangkan perlu adanya komitemen bersama antara produsen, distributor, dan konsumen untuk mendukung produk baja wajib SNI. Ini bertujuan untuk menghadapi krisis global dan ancaman pasar dari negera lain serata melindungi pelaku usaha yang melakukan proses produksinya secara jujur sesuai dengan SNI.

 

“Kita harus fight, kita harus bertempur. Harus kompak sesama produsen, kalo tidak kompak dengan komitmen SNI gimana mau bertempur?,” ungkap Putu dihadapan produsen baja saat Workshop Pengawasan SNI Wajib dan Tindakan Hukum yang diselenggarakan oleh Kementrian Perindustrian, Kementrian Perdagangan dan Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) di Hotel Bidakara, Jakarta.

 

Sementara itu, Kementrian Perdagangan turut berperan dalam memberantas baja yang tidak memiliki Serifikat SNI. Melalui, Dirjen Pengawasan  Barang Beredar dan  Jasa Kementrian Perdagangan Ojak Simon Manurung mengungkapkan akan menggunakan sistem baru dimana sistem tersebut akan menggunakan kode barcode pada setiap produk.


“Metode baru pengawasan menggunakan barcode. Kita akan mudah melihat baja apakah sudah SNI atau belum. Kedepan tinggal menggunakan alat scanner. Kalo sudah jalan nanti ada datanya, nanti ketauan siapa yang memproduksi dan siapa yang mengimpor. Kita akan lebih mudah mengawasi,” kata Ojak.

 

Sistem yang mengharuskan setiap perusahaan mendaftarkan data produknya ke Nomor Registrasi Barang (NPB) bagi produsen luar negeri dan Nomor Registrasi Produk (NRP) bagi produk dalam negeri ini direncanakan akan mulai terrealisasi pada 2-3 tahun mendatang.

 

“Sedang disiapkan peraturannya dan peralatan,” tambahnya.

 

Nantinya, tak hanya Kementrian Perindustian dan Kementrian Perdagangan saja yang dapat melihat  produk baja apakah memiliki SNI atau tidak, tapi produsen serta konsumen dapat melihat baja tersebut SNI atau tidak dengan menggunakan perangkat seluler atau pendukung lainnya.

 

Terkait baja wajib SNI, Chairman IISIA Hidajat Triseputro angkat suara atas prihal tersebut. Ia mengatakan akan berkerja sama dengan Kementrian Perindustrian dan Kementrian Perdagangan untuk mendukung baja wajib SNI.

 

“Belom banyak yang  SNI kita kejar juga.  Saya bekerjasama dengan Kementrian Perindustrian bagaimana mempercepat proses yang belum SNI wajib dan yang sedang dalam proses untuk segera menjadi SNI wajib,” ujar Hidajat.

 

Selain itu, sebagai produsen besi baja tulangan Cakra Tunggal Steel Rapontas Situmeang menuturkan harus ada tindakan konkrit dari semua pihak guna menghilangkan peredaran baja yang tidak SNI.

 

“Sebaiknya ada tindakan kongkrit yang harus segera dilaksanakan. Karena sudah terlampau lama, hanya himbauan, hanya sosialisasi, tindakan kurang efektif. Semua berperan, pemerintah iya, industri iya, pasar iya dan konsumen harus dikasih pengetahan, masyarakatnya diajarkan. Itu yang belum efektif,” jelas Rapontas kepada Seel Indonesia

 

 

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga