Peran GAPENSI Pada Jasa Konstruksi Indonesia

Jumat, 12 Februari 2016

Sejak terpilih menjadi Ketua Umum GAPENSI masa jabatan periode 2014-2019, Iskandar Z Hartawi terus membawa GAPENSI menjadi asosiasi jasa konstruksi nasional yang terbesar di Indonesia, baik di mata pemerintah, pengusaha, dan anggota GAPENSI.

Soal visi misi yang dijalankan antara lain, adalah melakukan hubungan kemitraan dengan pemerintah dan pihak-pihak lainnya, memberikan pembinaan dan pelayanan kepada BPD-BPD GAPENSI dengan cepat dan profesional, dan menerima, menyikapi, dan menindak lanjuti setiap aspirasi dan pengaduan dari BPD-BPD se-Indonesia. Visi lainnya, menyediakan lembaga bantuan hukum/advokasi sebagai pendampingan/pembelaan untuk setiap anggota yang bermasalah sehubungan dengan profesinya dan menjadikan GAPENSI sebagai asosiasi yang kokoh, andal, dan terpercaya, sehingga mampu bersaing dengan para kontraktor asing.

Menanggapi hal tersebut sebagai Ketua Umum GAPENSI Iskandar meminta pemerintah membantu permodalan jasa konstruksi swasta.  Karena itu, GAPENSI mendorong pemerintah membentuk bank konstruksi sebagai sumber pendanaan jasa konstruksi. "Kami berharap pemerintah membentuk bank konstruksi, supaya dapat memberikan akses permodalan secara cepat, mudah, dan murah," ucapnya.

Menurutnya, para pengusaha jasa konstruksi kesulitan bersaing karena kurangnya modal. Selain mengusulkan  penyediaan bank konstruksi, GAPENSI juga mendorong pemerintah segera memperbaiki regulasi jasa konstruksi yang jelas. "Regulasi yang bisa mengatur dengan selaras dan terpadu, sehingga ada harmonisasi regulasi jasa konstruksi," tambahnya.

Belum lama ini asosiasi yang yang berdiri sejak tahun 1959 memberikan lima masukan kepada pemerintah dan harapan bagi penyempurnaan RUU Jasa Konstruksi.

Pertama yang diajukan GAPENSI adalah agar di dalam UU baru nantinya, asosiasi jasa konstruksi diberi kewenangan dalam pelaksanaan sertifikasi badan usaha. Sebab asosiasi lebih mengetahui profil anggotanya, sebagai perwujudan peran masyarakat jasa konstruksi di dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

Kedua, di dalam RUU itu perlu adanya jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha konstruksi. “Dengan pengaturan dan pemberlakuan hukum yang lebih jelas dan seimbang mengingat banyak pelaku jasa konstruksi menjadi korban kriminalisasi akibat tidak adanya kepastian hukum pidana atau perdata,” ucap Iskandar.

Ketiga, daya saing pelaksana konstruksi harus ditingkatkan. Salah satunya dengan melakukan pemberdayaan badan usaha kecil menengah bidang jasa konstruksi dengan memperluas lapangan usaha melalui penguatan kemitraan, dan dukungan rantai pasok, permodalan serta peningkatan kapasitas kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Keempat, GAPENSI mengharapkan di RUU tersebut nantinya menjamin regulasi jasa konstruksi dapat mengatur secara jelas, tegas, dan terkoordinasi dengan baik agar tercipta kesetaraan dan harmonisasi jasa konstruksi.

Kelima, asosiasi yang diberi kewenangan dalam memberikan sertifikasi harus diseleksi lebih ketat.

Perbaikan regulasi juga perlu harus disegerakan menjelang berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN. “Pada momentum tersebut, jasa konstruksi memiliki peranan penting dalam pembangunan secara menyeluruh” imbuhnya.

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga