Industri Kabel Dalam Negeri Siap Penuhi Permintaan Proyek Transmisi

Senin, 16 November 2015

Asosiasi Pabrik Kabel Indonesia (Apkabel) menyatakan siap mendukung proyek  pembangkit listrik 35.000 MW.  Noval Jamalullail, Ketua Umum Apkabel, mengatakan industri kabel dalam negeri memiliki kapasitas produksi lebih dari cukup untuk menutupi kebutuhan kabel transmisi pembangkit listrik 35.000 MW.


Hitungan di atas kertas, kebutuhan kabel transmisi untuk proyek 35.000 MW diperkirakan sekitar 46.000 kms. Dan jika dihitung secara tonase, menurut Noval, maka dibutuhkan sedikitnya 186 ribu ton kabel. “Saat ini kapasitas produksi kabel total nasional mencapai 550 ribu ton. Itu terdiri dari tiga segmen, yaitu kabel alumunium, kabel tembaga, dan serat optik,” ujar Noval.


Untuk transmisi kabel pembangkit 35.000 MW, kata Noval, yang dibutuhkan adalah kabel tembaga. Dari 20-an anggota Apkabel, 13 diantaranya sudah memberikan laporan kapasitas mereka dan hasilnya hampir menutupi kebutuhan transmisi 46.000 kms.


“Saat kami rapat dengan pemerintah, Apkabel sudah memberikan laporan outstanding produksi kami. Saat ini ada 22 anggota yang memproduksi konduktor dari total 58 anggota. 13 perusahaan diantaranya sudah memberikan laporan bahwa produksi mereka mencapai 179 ribu ton. Itu artinya sudah hampir menutupi kebutuhan proyek transmisi yang sebesar 186 ribu ton,” papar Noval.


Noval meyakini, jika 22 perusahaan itu sudah memberikan laporan semua, maka kebutuhan itu akan terlampaui, ”Itu baru 13 perusahaan yang memberikan laporan outstanding, jika semuanya, saya sangat yakin kita sanggup menyediakan kabel transmisi untuk proyek listrik 35 ribu MW itu,” jelas Noval optimis.


Berbeda dengan industri lain, industri kabel nasional memang patut berbangga. Pasalnya dengan kapasitas produksi yang ada saat ini, industri kabel sudah berhak menyandang titel “Tuan Rumah di Negeri Sendiri”. Selama ini produk kabel nasional masih menjadi unggulan dan tersedia banyak dipasaran, meskipun di saat bersamaan produk impor dari Tiongkok sudah mulai masuk.


“Di segmen retail industri kabel nasional sudah mencukupi permintaan. Sedangkan selama ini pasokan kepada PLN juga selalu terpenuhi, sehingga seharusnya dari segi pasokan, proyek transmisi ini juga tidak ada masalah,” jelas Noval.


Lebih jauh Noval menjelaskan, rencana pemerintah untuk membangun pembangkit listrik 35 ribu MW juga diyakini bakal memberikan prospek untuk industri kabel hingga 10 tahun ke depan.


Karenanya proyek ini menjadi tolok ukur. Jika segera dilaksanakan, maka ada gairah baru dalam industri kabel nasional. “Kami sebagai pelaku usaha sebetulnya tinggal menunggu pemerintah, begitu proyek ini berjalan, kami pasti mendukung,” katanya.


Untuk transmisi 46.000 kms, kabel  yang dibutuhkan adalah kabel konduktor terbuka atau Alumunium Conductor Steel Reinforced (ACSR). Kabel ini merupakan kawat penghantar yang terdiri dari aluminium berinti kawat baja yang digunakan untuk saluran-saluran transmisi tegangan tinggi, dimana jarak antara menara/tiang berjauhan, mencapai ratusan meter dan membutuhkan kuat tarik yang lebih tinggi.


Ada dua jenis konduktor yang biasanya digunakan untuk proyek transmisi, yaitu 435 mm dan 240 mm. Untuk ukuran 435 mm, harganya menurut Noval, sekitar Rp 80.000/m diluar PPN dan distribusi. Sedangkan ukuran 240 mm berkisar Rp 48.000/m.


Menurut hitungan, jika seluruh proyek transmisi 46.000 kms itu menggunakan kabel konduktor 435 mm dengan asumsi harga Rp 100 ribu/m (termasuk ppn dan distribusi), maka nilai kebutuhan kabel transmisi sebesar Rp 4,6 triliun. Sedangkan bila menggunakan kabel 240 mm dengan asumsi harga Rp 60 ribu/m maka nilai kebutuhannya sebesar Rp 2,76 triliun.


Angka ini masih berada di level 20% dari total kapitalisasi industri kabel nasional  yang mencapai puluhan triliun per tahun. Jadi sekali lagi, kapasitas kabel nasional untuk memenuhi kebutuhan transmisi 46.000 kms, sama sekali tidak ada masalah.


Masalah Non Teknis

Proyek pembangunan transmisi 46.000 kms secara teknis menurut Noval tidak ada kendala dari sisi kesiapan industri pendukung. Namun jika berkaca dari tidak terpenuhinya proyek pembangkit listrik tahap pertama sebesar 10.000 MW pada era SBY, maka Noval mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan untuk tidak mengulangi hal yang sama.


Sebelumnya, proyek pembangkit listrik diserahkan kepada kontraktor dengan skema ‘supply and erection’. Konsepnya, pola pengadaaan dipimpin oleh kontraktor dimana kontraktor kemudian menunjuk pabrikator untuk melakukan erection.


 

“Nah saat kita bicara kontraktor,  maka costnya adalah material, kontraktor perlu dana untuk pengadaaan material. Bagaimana kalau kontraktor tidak punya uang? Karenanya saat ini pemerintah berencana memesan langsung material kepada pabrikator. Skemanya ‘supply only’, pesan dan dibayar langsung. Dengan begini probablitasnya  lebih tinggi,” tutup Noval. 

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga