Ini Dia Seluk Beluk Proyek Transmisi 46.000 Kms

Senin, 16 November 2015

Indonesia mencanangkan program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu MW. Kronologi proyek ini dimulai saat sidang kabinet Desember 2014 dimana disimpulkan Indonesia mengalami krisis listrik sehingga memerlukan pembangkit listrik berkapasitas besar.


Pada Januari 2015 terbit Kepmen ESDM No.0074/2015 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2015-2024. Dalam Kepmen inilah tertuang skema besar penyediaan listrik 35 ribu MW.  Dalam Kepmen ditegaskan, pemerintah akan memberikan kemudahan agar tidak  menghambat kegiatan investasi dalam rangka penyediaan listrik 35 ribu MW.


Pada bulan yang sama, terbit  juga dua peraturan penting, yaitu Permen No. 1/2015 tentang Kerjasama Penyediaan Tenaga Listrik dan Pemanfaatan Bersama Jaringan Listrik antar Pemegang Izin serta Permen ESDM No. 3/2015, tentang Prosedur Pembelian Tenaga Listrik & Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik melalui Pemilihan Langsung & Penunjukan Langsung (lihat infografis).


Berdasarkan laporan Kementerian Eenergi Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk pendistribusian energi tersebut, diperlukan jaringan transmisi 46. 597 kilometer sirkuit (kms) dengan jumlah tower 732 tower serta 1.375 gardu induk.


Total investasi yang diperlukan untuk proyek ini diperkirakan Rp 100 triliun dengan asumsi Rp 650 triliun untuk pembangunan pembangkit (65%), Rp 200 triliun transmisi (20%), dan sekitar Rp 120 (15%) triliun untuk pembangunan gardu induk (20%).


Pembiayaan

PT PLN (Persero) menganggarkan capital expenditure (capex) atau belanja modal sebesar Rp 40 triliun setiap tahun untuk membangun proyek ini. Dananya akan digunakan untuk pembangunan transmisi 50% dan gardu induk 50%.


Hal itu diungkap Direktur PLN Sofyan Basir saat ditemui di Kementerian Perindustrian usai mengikuti rapat terbatas dengan Menteri Saleh Husin Oktober silam.


“Capex sekitar Rp 40 triliun. Digunakan untuk transmisi 50% dan 50% pembangkit listrik,” jelasnya. Pendanaan ini berasal dari bantuan pinjaman dalam dan luar negeri. Seperti penerbitan global bond yang akan direncanakan pada semester I-2015.


Selain Pendanaan dari luar menurut Basyir ada juga dua bank nasional yang akan ikut mendanai. Sayang beliau menolak memberikan keterangan dua nama bank tersebut.


Menuju Rasio Eletrifikasi 97,2 %

Saat ini rasio elektrifikasi nasional sudah cukup tinggi, yakni mencapai 84,35%. Namun dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta jiwa angka yang belum tersentuh jaringan listrik jika dikurangi menjadi 15,65% atau setara dengan 37 juta jiwa.


Jelas ini angka yang besar. Karenanya pencanangan proyek pembangkit listrik beserta jaringan transmisi 46 ribu kms diharapkan meningkatkan rasio elektrifikasi hingga 97,2% pada tahun 2019. Saat ini kapasitas terpasang pembangkit adalah 53.585 MW (lihat grafis).


Sedangkan tren pertumbuhan kebutuhan listrik  terus meningkat sehingga rasio elektrifikasi memang juga harus digenjot kalau tidak ingin Indonesia mengalami gelap gulita karena kekurangan pasokan listrik.

 

On Going

Kebutuhan transmisi 46 ribu kms untuk menunjang proyek pembangkit 35 rib MW sesungguhnya sudah berjalan sejak era pemerintahan SBY. Menurut data yang dihimpun, saat ini diperlukan transmisi listrik baru sepanjang 27.000 km. Sebab yang sudah berjalan  (on going) 18.000 km.


Contohnya, pada Oktober silam PLN telah menandatangi kontrak kontrak paket I pembangunan transmisi litrik 500 kilovolt (kv) di Sumatera sebesar Rp3,8 triliun dan paket II senilai Rp2,83 triliun dengan PT Waskita Karya Tbk dengan total panjang 1.400 km. Ini merupakan kontrak pembangunan transmisi pertama wilayah Sumatera. Sedangkan wilayah Jawa-Bali dan wilayah lain, akan segera menyusul.


Tiga Cara PLN

Guna mempercepat pengadaan bahan baku dalam proyek transmisi 46 ribu km, pemerintah telah memberi kebebasan bagi PLN dalam menjalin kerjasama dengan pelaku industri yang terkait langsung dalam pengadaan proyek ini.


 

Ada tiga tiga macam kontrak pengerjaan transmisi yang dapat dilakukan PLN, Kontrak pertama terkait pembelian bahan baku transmisi, seperti baja dan beton. Kebutuhan baja untuk transmisi listrik utamanya diserap dari perusahaan BUMN Krakatau Steel.



Kedua, kontrak dengan industri fabrikator yang memotong bahan baku transmisi. Ketiga, kontrak lagi dengan kontraktor konstruksi. Yang pertama terkait pembelian bahan baku transmisi, seperti baja dan beton. Kebutuhan baja untuk transmisi listrik utamanya diserap dari perusahaan BUMN Krakatau Steel.



Kedua, kontrak dengan industri fabrikator yang memotong bahan baku transmisi. Dan yang ketiga, kontrak lagi dengan kontraktor konstruksi.  Selain itu PLN juga bisa kerjasama langsung dengan perusahaan kabel dan listrik untuk pengadaan alat-alat atau komponen kelistrikan penunjang tower transmisi.

 

Produk Dalam Negeri

Secara umum pemerintah menginginkan minimal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek ini mencapai 40%. Namun jika keseluruhaanya dapat dipenuhi oleh industri nasional, itu jauh lebih baik.


Angka 40% sebenarnya angka moderat lantaran penghitungan TKDN memang memerlukan cara tersendiri. Misalnya, produk baja siku, meski diproduksi di dalam negeri, belum tentu dapat dikatakan tingkat TKDN-nya sudah 100%, sebab mesti dihitung juga apakah bahan baku produk itu impor atau lokal.


Namun yang jelas, sektor pengadaan besi baja dengan kapasitas nasional saat ini, sudah dapat dipenuhi oleh industri baja nasional. Begitu juga dengan pabrikator tower, sektor ini diyakini mampu menyerap hampir 100% kebutuhan tower untuk proyek transmisi 46.000 km.


Begitu juga dengan pengadaan kabel listrik atau pengadaan perlengkapan listrik seperti trafo. Produsen trafo Indonesia saat ini sudah mampu memproduksi trafo mulai 20kv, 100kv, 150kv, 275kv, bahkan  hingga 500kv.

 

 

 

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga