Tarif Impor Baja Naik Tapi Impor Diperlonggar

Senin, 19 Oktober 2015

Deregulasi di bidang ekspor akan dilakukan antara lain penghapusan kewajiban Verifikasi Surveyor (LS) pada ekspor (kayu, beras, precursor nonfarmasi, migas dan bahan bakar lain). Juga diputuskan penghilangan pemeriksaan ganda (ekspor CPO, ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian).


Sedangkan di bidang impor, deregulasi dilakukan dengan melakukan penghapusan kewajiban verifikasi surveyor (LS) pada impor (besi/baja, BPO), penghapusan rekomendasi (produk kehutanan, gula, TPT, STPP, besi/baja, barang berbasis sistem pendingin, beras, hortikultura, TPT batik dan motif batik, barang modal bukan baru, mesin multifungsi berwarna, garam industri), dan penyederhanaan persyaratan (TPT, cengkeh, mutiara).


Selanjutnya Kemendag juga melakukan penghilangan HS tertentu (produk kehutanan),     kemudahan pengadaan bahan baku (limbah non B3), penundaan pembatalan/penghapusan/pencabutan (ban, produk SNI wajib/SPB, label, cakram optik), revisi peraturan (API, toko modern), serta penghapusan IT (hortikultura, produk tertentu).


Namun demikian, Kemendag harus berhati-hati. Sebab di beberapa sektor produk seperti besi baja, penghapusan kewajiban verifikasi surveyor (LS) dan penghapusan rekomendasi Kementerian Perindustrian justru dikuatirkan malah menghancurkan industri baja nasional.


Kontraproduktif

Langkah deregulasi ini bahkan dianggap kontraproduktif lantaran pada Juni silam pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 97/PMK.010/2015 yang berisi tentang kenaikan tarif bea masuk (BM) untuk kategori most favoured nation (MFN) produk baja.


Misalnya, untuk produk baja HR-Coil menjadi 15% dari sebelumnya 5%, sedangkan untuk produk lainnya kenaikan bervariasi antara 5%-10%. Beleid ini bertujuan melindungi industri baja dalam negeri dari serbuan produk baja impor, dan disambut baik oleh pelaku industri.

Aturan ini juga diharapkan dapat membangun keseimbangan industri baja dalam negeri. Namun belum secara keseluruhan aturan itu berlaku, pemerintah malah ingin membuat deregulasi yang cenderung melonggarkan impor baja.


Direktur Eksekutif IISIA Hidajat Triseputro mengatakan, pihak IISIA selama ini mengapresiasi langkah-langkah pemerintah dalam melindungi industri baja dalam negeri, misalnya melalui kebijakan di bidang perdagangan dalam penerbitan API (Permendag No. 70 tahun 2015), SNI Wajib dan pengawasannya (Permendag No. 72 tahun 2015) dan kewajiban Pencantuman Label (Permendag No. 73 tahun 2015).


“Industri baja nasional sangat mendukung pemerintah mengimplementasi ketentuan-ketentuan tersebut, tapi IISIA sangat menentang adanya perubahan beberapa mekanisme yang telah berlaku selama ini, misalnya terkait pemeriksaan kesesuaian dokumen dengan jenis dan spesifikasi barang di pelabuhan muat (pre-shipment inspection), termasuk penerbitan L/S, penghapusan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” katanya.


Penentangan juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menilai kebijakan deregulasi tersebut dinilai politikus Gerindra itu bisa berbahaya bagi eksistensi industri besi-baja domestik. 


Apalagi saat ini pemerintah sedang membangun proyek infrastruktur besar yang butuh besi dan baja dalam jumlah yang besar. Dan dalam empat tahun terakhir pasar besi dan baja domestik sudah dikuasai produk asing rata-rata di atas 60%.


"Itu mestinya sebesar-besarnya di-supply produk lokal. Tanpa kehati-hatian, Kemendag hanya akan memberi kesempatan besar bagi produk impor menggempur pasar besi dan baja domestik kita. Dengan adanya kebijakan deregulasi yang asal pasar demestik kita bisa lebih terpuruk lagi," kata Heri.


IISIA sendiri sudah mengirimkan surat keberatan kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.


Surat itu berupa permintaan agar pemerintah perlu tetap mempertahankan verifikasi lembaga survei terhadap produk baja impor dan rekomendasi impor baja. Hal itu penting sebagai alat pengawasan dan kontrol terhadap produk impor baja. Dengan demikian, keseimbangan antara permintaan dan penawaran produk baja dan kelangsungan hidup industri baja nasional terjaga.

 

 

 

 

 

Selanjutnya pelaku industri baja meminta ada proses lanjutan dalam mekanisme tata niaga importasi produk baja, yaitu post-audit. Kemudian pelaku industri baja dalam negeri menegaskan juga pentingnya akselerasi implementasi kebijakan harmonisasi tarif bea masuk (BM) impor dari hulu ke hilir. 

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga