Jurus Baru Pemerintah Dorong Investasi Industri Baja

Senin, 14 September 2015

Pelambatan ekonomi global berimbas lesunya industri nasional, tidak terkecuali di industri baja. Berdasarkan laporan World Steel Association, sebenarnya industri konstruksi dan otomotif  dunia yang selama ini menjadi penopang industri baja, sedang berkembang. Namun perkembangan ini tidak diiringi dengan cerahnya industri baja dunia.


World Steel Association merilis laporan bahwa produksi baja global menurun 1,7% menjadi 536 juta metrik ton (Mt) dalam periode Januari-April karena produksi menyusut di seluruh wilayah dunia. Tiongkok, produsen baja terbesar di dunia, mencatat penurunan produksi 1,3%, sementara negara-negara lain juga mengalami penurunan produksi berkisar 1%-5%. Hanya India saja bernasib lebih baik, mencatat peningkatan produksi 6,7%.


Pelambatan ekonomi di Tiongkok menjadi pukulan besar bagi industri baja global. Industri baja Tiongkok masih belum pulih dari kelebihan kapasitas dan masih jauh dari tanda-tanda pemulihan. Indeks industri baja Tiongkok pada Mei merosot 5,8 poin menjadi 42,4, atau level terendah 16-bulan.


Kelebihan pasokan baja Tiongkok jadi masalah tersendiri sebab, negeri tirai bambu itu akhirnya ‘melempar’ pasokannya ke negara lain, misalnya ke Indonesia. Bisa ditebak, industri baja Indonesia pun kemudian kalang kabut menghadapi serbuan baja Tiongkok.


Data South East Asia Iron and Steel Institute (SEAISI) menyebutkan ekspor baja Tiongkok ke dunia sebesar 93,78 juta ton atau bertumbuh 50,5% pada 2014 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 24 juta ton lari ke pasar negara ASEAN, yang menjadi tujuan terbesar ekspor Tiongkok.


Bukan itu saja, lonjakan impor baja tiongkok sudah pada tahap mengkhawatirkan. Kabarnya, produsen baja lain di dunia sudah mengeluh atas ledakan impor baja tiongkok. Keluhan datang dari Steel Dynamics Inc, ArcelorMittal (MT), AK Steel Holding Corporation dan United States Steel Corp.

Tax Holiday Dorong Realisasi

Dari persolan ini, pemerintah Indonesia telah melakukan dua hal sekaligus. Yakni memperkuat industri baja dalam negeri dan disaat bersamaan membuka pintu investasi industri baja seluas-seluasnya. Dalam rangka memperkuat industri baja dalam negeri, pemerintah sudah mengkampanyekan penggunaan SNI wajib untuk produk-produk baja.


Kebijakan terbaru dalam memperluas investasi adalah diberlakukannya tax holiday bagi industri pionir. Kebijakan ini terutama diperuntukan bagi indsutri baja yang akan meralisasikan investasinya. Untuk diketahui, saat ini jika dihitung presentase minat atau letter of intent (loi) investasi di industri baja, angkanya sangatlah besar.


Namun sayang, terkadang pernyataan minat tersebut tidak melulu terealisasi menjadi investasi.  Jika dihitung secara rata-rata, nilai realisasi investasi baja di Indonesia angkanya masih dibawah 50% dari pernyataan berminat.

 

Berdasarkan data BKPM, proyek Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah memperoleh Izin Prinsip periode 2010-2014 cukup besar. Untuk PMDN, nilainya mencapai Rp 59,8 triliun dan PMA sebesar 15,2 miliar. Sedangkan realisasinya untuk PMDN mencapai Rp 17,2 triliun atau hanya 26% realisasi dan PMA sebesar 4,8 miliar dolar AS juga hanya 26% terealisasi.


Lokasi investasi industri baja nasional 95% berada di Jawa dan sisanya 5 persen berada di luar Jawa. Sementara penyerapan tenaga kerja di sektor industri pengolahan tersebut mencapai 148.851 orang, di mana 58 persen diserap oleh PMA.


Kebutuhan bahan baku untuk produksi industri baja nasional masih sangat bergantung dari impor.  Kebutuhan bahan baku berupa pellet iron, sponge iron, dan pig iron nyaris 100 persen diperoleh dari impor. Sementara bahan baku baja daur ulang (scrap) hampir 70 persen impor, sisanya berasal dari domestik. Tingginya ketergantungan impor bahan baku membuat industri pengolahan ini sulit berkembang.


Berdasarkan data organisasi untuk pembangunan dan ekonomi (OECD) pada 2013, total kebutuhan baja di Indonesia mencapai 12,69 juta ton. Sedangkan 8,19 juta ton di antaranya berasal dari impor dengan nilai 14,9 miliar dolar AS.


Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) berjanji mendorong kementerian-kementerian terkait untuk melindungi produk baja nasional dari gempuran impor serta mengantisipasi berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di pengujung tahun ini. Untuk mengembangkan industri baja nasional, BKPM akan mendorong sejumlah kebijakan yang memihak industri ini.


“Untuk meningkatkan daya saing industri baja dalam negeri, caranya adalah memberi insentif regulasi. Misalnya, non tariff barrier melalui penerapan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD), standarisasi produk, serta insentif fiskal berupa tax allowance dan tax holiday,” kata Franky dalam rilis yang diterima Steel Indonesia.

 

Langkah-langkah tersebut, lanjut Franky, bisa mendorong investasi industri baja nasional. Saat ini yang sudah dijalankan pemerintah adalah melakukan pengenaan BMAD terhadap impor besi baja jenis cold rolled coil/sheet (CRC/S) dari Jepang. Tarif yang dikenakan sebesar 55,6 %.

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga