Pemerintah Keluarkan Tax Holiday Untuk Industri Baja

Senin, 14 September 2015

Pertengahan September lalu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru No 159/PMK. 010 tahun 2015 tentang tax holiday. Ini perubahan dari tax holiday yang lama dengan tujuan relaksasi dan penyederhanaan pemberian fasilitas kepada sejumlah sektor industri.


Ada 9 sektor industri pionir yang mendapat fasilitas tax holiday, atau keringanan PPh Badan versi baru ini. Dan salah satunya adalah industri logam dasar.  Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah ingin mendorong industri pionir strategis yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya.


"Kami dorong industri pionir strategis dan menurut kami bisa mendukung pertumbuhan ekonomi kita ke depannya. Intinya yang kami utamakan yakni keterkaitan luas forward linkage baik pada pihak pemakai dan juga ke belakang," kata Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro di Jakarta, saat mengumumkan kebijakan ini.


Dia menjelaskan, nilai tambah yang sangat didukung adalah industri hilirisasi. Misalnya di industri baja yang saat ini sedang berkembang.  "Misalnya industri baja, yang kami dukung industri bajanya bukan smelternya. Itu, yang punya teknologi baru atau nilai strategis," ujarnya.


PMK ‘tax holiday’ ini resmi diundangkan pada 18 Agustus 2015. Mengenai aturan pemberian tax holiday, Pasal 2 PMK tax holiday menyebutkan, wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir dapat diberikan fasilitas pengurangan PPh Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) UUPenanaman Modal dan Pasal 29 PP No 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.


"Pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling banyak 100 persen (seratus persen) dan paling sedikit 10 persen (sepuluh persen) dari jumlah Pajak Penghasilan badan yang terutang," demikian bunyi Pasal 3 ayat (1) PMK Nomor 159/PMK.010/2015.


Pasal 3 ayat (2) melanjutkan, pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) Tahun Pajak dan paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi secara komersial.


Dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan jangka waktu melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) menjadi paling lama 20 tahun.


Mengenai Wajib Pajak yang dapat diberikan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, diatur dalam Pasal 4, dimana diantaranya yaitu berupa industri pionir, mempunyai rencana investasi baru Rp 1triliun, menyanggupi menempatkan 10 persen dana dari total investasi di perbankan Indonesia, dan berbadan hukum Indonesia.


Menurut Bambang, kebijakan ini merupkana kebijakan ekslusif untuk mendorong pertumbuhan industri-industri pionir di Indonesia. Industri pionir sendiri menurut kacamata pemerintah adalah industri yang memiliki pengaruh langsung terhadap roda perekonomian Indonesia.


"Tax holiday kita ingin beda dengan tax allowance. Kalau tax allowance bisa hampir semuanya dapat. Tapi kalau tax holiday sifatnya eksklusif. Fasilitas paling top yang ada di negeri ini," ucap Bambang.


Dia melanjutkan, saat ini pihaknya sudah melakukan revisi tax allowance atau keringanan pajak. Namun, kebijakan lain untuk meningkatkan investasi juga masih ada proses penyusunan terkait revisi tax holiday, konsep kebijakan fiskal di kawasan ekonomi khusus (KEK) , serta revisi ketentuan gudang berikat.


"Bagi pelamar tax holiday yang ditolak, dia bisa dapatkan tax allowance. Syaratnya pas daftar dia bilang kalau dia mau dapat tax allowance. Kemudian wajib pajak tersebut pas tax holiday ditolak langsung ajukan tax allowance," kata Bambang.

 

Selain itu, Bambang juga menyatakan ada perubahan persyaratan wajib pajak yang dapat mengajukan tax holiday, yaitu nilai investasi minimal tetap Rp1 triliun, tetapi khusus untuk industri permesinan dan peralatan komunikasi dengan nilai investasi minimal Rp500 miliar dapat mengajukan permohonan tax holiday.


Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga