Desember, Bank Infrastruktur Asia Beroperasi

Rabu, 12 Agustus 2015

Setelah setahun dipersiapkan, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) atau Bank Infrastruktur Asia akhirnya resmi terbentuk dan telah mendapatkan negara-negara pemodal.

 

Pemerintah RI sendiri sudah menandatangani Article of Agreement (AoA) pendirian AIIB pada 29 Juni 2015 di Beijing, Tiongkok, yang diwakili oleh  Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Hal itu membuat Indonesia resmi menjadi salah satu dari 57 negara pendiri AIIB.

 

Ide pembentukan AIIB pertama kali muncul setelah pernah disampaikan secara langsung oleh Presiden China, Xi Jinping pada Pertemuan Tingkat Pemimpin Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) di Bali pada 2 Oktober 2013.

 

AIIB merupakan Bank Pembangunan Multilateral yang dirancang untuk memberikan dukungan pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di Asia baik kepada institusi pemerintah maupun swasta.


Modal yang ditanamkan Indonesia dalam AIIB US$ 672,1 juta atau Rp 8,7 triliun yang dibayarkan dalam lima tahun. Indonesia menempati urutan pemodal terbesar ke-8 di AIIB.  Modal AIIB direncanakan US$ 100 miliar atau Rp 1.300 triliun dengan modal disetor tunai (paid-in-capital) sebesar 20%.

 

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kepada Tabloid Steel Indonesia bahwa AIIB saat ini sedang melakukan sejumlah persiapan sebelum resmi berdiri pada akhir tahun 2015. “Maksimal akhir tahun ini akan beroperasi,” katanya.

 

Dalam rangka persiapan operasionalnya, akan dilakukan beberapa pertemuan Chief Negotiators sebelum Desember 2015. AIIB diharapkan dapat membantu mengatasi pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

 

AIIB merupakan bank yang digagas oleh Cina, untuk membiayai pembangunan infrastruktur di Asia. Saat ini anggota AIIB tercatat sebanyak 37 negara, termasuk Indonesia.

 

Biayai Proyek Infrastruktur 2016

Sebagai anggota, peluang untuk mendapatkan pembiayaan dari bank infratruktur yang baru dibentuk ini cukup besar. Apalagi modal pembentukan bank tersebut mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat.

 

Menanggapi hal tersebut, Menkeu Bambang mengatakan Indonesia sangat berpeluang mendapatkan investasi dari bank tersebut untuk membiayai proyek infrastruktur pada tahun 2016.

 

Jika nanti mendapatkan pendanaan dari AIIB, pemerintah berencana akan mengarahkan pembiayaan AIIB ke sektor infrastruktur strategis. Misalnya jembatan, pelabuhan, bandara dan lain sebagainya.

 

Selama lima tahun ke depan, pemerintah sedikitnya membutuhkan Rp 4.800 triliun untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah hanya mampu membiayai 41,3% dari total kebutuhan melalui dana APBN sebesar Rp 1.443 triliun (29,9%) dan APBD Rp 545 triliun (11,4%).

 

Sisanya, diharapkan dikontribusi dari dunia usaha, yakni Rp 1.751 (36,5 %) dari swasta nasional maupun asing, serta dari BUMN sebesar Rp 1.066 triliun (22,2%).

 

Dalam roadmap pembangunan infrastruktur, pemerintah membagi prioritas pembangunan dalam tiga wilayah pembangunan. Yaitu, wilayah  terbangun (Jawa, Sumatera dan Bali), wilayah sedang membangun (Kalimantan, dan Sulawesi), dan wilayah minim pembangunan (Papua, Maluku dan sekitarnya).

Sumber Berita :
Tabloid Steelindonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga