Penyusunan Katalog Baja Kontruksi Kementerian PUPR Mulai Dilakukan

Rabu, 12 Agustus 2015

Bertempat di Gedung Utama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada 18 Juli lalu, digelar rapat persiapan penyusunan Katalog Baja Kontruksi yang dibuka langsung oleh Dirjen Bina Kontruksi Ir. Yusid Toyib. M.Eng.


Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah asosiasi seperti AMBI (Asosiasi Masyarakat Baja Indonesia), Aspatindo (Asosiasi Pabrikan Tower Indonesia), APBRI (Asosiasi Produsen Baja Ringan Indonesia), IISIA (Indonesia Iron & Steel Industry Association) dan juga LPJKN (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional).


Rapat ini merupakan titik awal dari rangkaian kerja keras seluruh stakeholder dalam rangka penyusunan Katalog Baja Kontruksi. Agenda yang dibahas antara lain mengenai kesepakatan bersama bahwa semua stakeholder mendukung penyusunan katalog ini.


“Terpenting, kita sepakati dulu bahwa penyusunan katalog ini perlu dilakukan. Kementerian PUPR sebelumnya pernah menyusun Katalog Industri Alat Berat. Seharusnya hal ini juga bisa kita lakukan untuk sektor Baja Kontruksi,” papar Yusid Toyib dalam sambutannya.


Produk Palsu

Pada kesempatan itu, Dirjen Yusid sempat menyampaikan temuan di lapangan. Bahwa ia mendapat laporan ada produk baja tertentu bermerek Krakatau Steel (KS) di Batam yang mutunya tidak sesuai SNI.


Karenanya, Dirjen Yusid meminta PT Krakatau Steel sebagai produsen menyelidiki hal ini, apakah benar produk itu milik  PT Krakatau Steel atau bukan. “Kalau bukan, itu palsu namanya, mesti ditindak,” tegas Dirjen.

 

Lebih jauh, Dirjen mengungkapkan, persoalan-persoalan seperti ini bisa diminimalisir jika Indonesia memiliki buku katalog resmi yang menjadi acuan bagi para pengguna baja material. ”Saya ingin, katalog ini nantinya akan memuat unsur edukasinya juga kepada masyarakat.”


Pendapat Peserta 

Di sesi kedua setelah mendengar sambutan Dirjen Yusid, semua peserta rapat diberikan kesempatan menyampaikan pandangannya. Praktisi yang juga tenaga ahli di bidang industri baja Singgih Wisesa menyampaikan persoalan standarisasi merek besi baja.


“Misalnya, di lapangan kita menemukan ada produk besi  yang dibuat produsen tertentu, namun mereknya atas nama perusahaan lain. Ini sah-sah saja, sebab antara pembuat dan pemesan produk mungkin ada kerjasama bisnis. Tapi ini juga harus dijelaskan di dalam katalog agar masyarakat tidak bingung,” katanya.


Lain halnya dengan Ketua Umum  APBRI Beny Lau yang meminta supaya perusahaan produsen baja material memiliki sertifikat. “Bukan produknya saja yang bersertifikat (SNI) tapi perusahaannya juga harus punya sertifikat,” katanya.


Hal itu ditanggapi oleh Ketua Umum AMBI Ken Pangestu yang menyatakan sertifikasi oleh pelaku industry sudah dijalankan melalui keberadaan LPJKN. “Mungkin yang perlu ditegaskan adalah kepemilikan mill sertifikat,”katanya.


Persoalan cukup krusial yang dibahas juga mencakup tentang dualisme sertifikasi antara SNI dan sertifikasi (validasi) dari Kementerian PUPR. Menurut Balitbang Kementerian PUPR, belum banyak produk material baja kontruksi SNI yang spesifikasinya sudah divalidasi Kementerian PUPR, diantaranya tabung baja struktural.


Kepala Subdit Material dan Peralatan Kontruksi Ditjen Bina Kontruksi, Ir. Rusli, MT menjelaskan sesungguhnya tidak ada masalah dualisme, sebab keduanya sama-sama diperlukan. “Yang diperlukan adalah upaya mengharmonisasi supaya keduanya bisa berjalan,” ujarnya.


Secara sederhana dapat disimpulkan, produk-produk yang akan masuk katalog nantinya adalah produk yang sudah SNI wajib dan juga diupayakan telah divalidasi Kementerian PUPR dalam penggunaan sebagai material kontruksi.


Pada kesempatan yang sama, perwakilan dari IISIA yang juga berafiliasi pada PT Krakatau Steel, Bimakarsa Wijaya mengungkapkan, bahwa IISIA sebelumnya sudah melakukan action dalam penyusunan katalog.


“Kami sempat berwacana akan membuat katalog sendiri dengan basis data yang kami ambil dari anggota kami. Tapi dengan adanya rencana penyusunan katalog oleh Kementerian PUPR,  IISIA mengambil sikap untuk ikut ambil bagian dalam proses ini,” ujar Bimakarsa disambut tepuk tangan.


Proses Penyusunan 

Katalog Baja Kontruksi akan disusun berdasarkan serangkaian proses kerja yang dimulai dari rapat persiapan, konsinyering (dengar pendapat), visit (kunjungan ke pabrik), dan Forum Group  Discussion (FGD), dan workshop (pembuatan).


Rangkaian proses kerja ini sudah dimulai dengan dilaksanakannya rapat persiapan pada 18 juli 2015, dilanjutkan dengan konsinyering mulai 5 Agustus sampai 24 September 2015 di enam kota yakni Banten, Medan, Palembang, Makasar, Surabaya, dan Batam.


Setelah  itu akan dilakukan kunjungan ke tiga pabrik baja yang berlokasi di Lampung, Jakarta, dan Bekasi, mulai tanggal 6 sampai 12 September 2015. Kunjungan ini bertujuan melihat langsung bagaimana proses produksi dilaksanakan. 

Seluruh proses itu kemudian akan dirangkum dan dibahas dalam sebuah rapat Forum Group Discussion (FGD) di Jakarta yang rencananya dihelat pada 13 Oktober 2015. Hasil rapat FGD tersebut kemudian acuan dalam penyusunan (workshop) yang juga dilaksanakan di Jakarta pada 5 November 2015.

Sumber Berita :
Tabloid Steelindonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga