Proyek Pembangkit Listrik 35 Ribu MW, Siapkah Kita?

Rabu, 8 Juli 2015

 

Dari sekian banyak perusahaan Independent Power Producer (IPP), tidak lebih dari empat perusahaan yang mampu menghasilkan energi listrik diatas 100 MW di Indonesia. Satu dari empat tersebut adalah Indika Energy dengan total kapasitas mencapai 660 MW.

Akhir Juni silam, Tabloid Steel Indonesia berkesempatan mewawancarai  Senior Vice President Indika Energy yang juga menjabat Vice President Director PT Cirebon Electric Power, Heru Dewanto. Wawancara ini terkait pandangan dan pendapat pelaku bisnis terhadap program Pembangkit Listrik 35 ribu MW yang digaungkan pemerintah beberapa waktu lalu. Berikut petikannya :

Seberapa signifikannya program Pembangkit Listrik 35 ribu MW ini?

Indonesia butuh pasokan listrik 35 ribu MW adalah sesuatu yang real. Benar. Tidak ada menyangkal.  Ini merupakan kebutuhan nyata yang harus dipenuhi agar Indonesia terhindar dari ancaman krisis listrik. Jadi tingkat urgensinya, sangat urgent. Bahkan saya menyebutnya, ini program mulia. Tolong kutip itu.

Sebelumnya pemerintah SBY menggelar program pembangkit FTP I dan II namun gagal, berkaca dari hal itu, apa yang harus dilakukan agar program ini berjalan?

Sebetulnya tidak gagal juga. Lebih tepatnya, target tidak tercapai. Saya melihat, minimal ada empat masalah dalam program masa lalu itu. Pertama soal lahan, kedua perijinan, ketiga soal pendanaan, dan keempat procurement. Empat sisi ini harus dibedah dan dicari biang masalahnya.

Apakah pemerintah sudah melakukan itu?             

Saya akui ada perbaikan. Pemerintah misalnya akan mengeluarkan perpres dan inpres ‘sapujagat’ untuk mengakselerasi program ini. Di sektor lahan, penerapan UU No.  2/2012 tentang Pembebasan Lahan akan lebih dimaksimalkan. Kemudian di perijinan, BKPM berkomitmen memangkas perijinan dari 55 ijin menjadi 45 ijin dalam satu atap.

Dari sisi pendanaan, pemerintah katanya akan mengeluarkan biaya 70% dari APBN, sisanya swasta. Dan proses procurement juga dipermudah dengan adanya Permen ESDM 3/2012 dengan alternatif penunjukan langsung atau pemilihan langsung.

Lalu bagaimana penerapannya?

Nah, di titik inilah proyek ini menjadi isu menarik. Pemerintah jangan bersikap ‘sudah mengeluarkan regulasi, persoalan selesai’. Kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan harus diawasi. Saya melihat, belum semuanya diimplementasikan secara maksimal. Kita sudah ke BKPM, ternyata soal perijinan, BKPM belum sepenuhnya siap. Dari 55 ijin itu, baru empat ijin yang bisa dipercepat.

Kemudian soal procurement, meski sudah ada Permen ESDM 3/2012, tapi kasus Pak Dahlan (Dahlan Iskan-red) kemudian membuat banyak pihak yang jadi ‘takut salah’.  Secara psikologis pasti mempengaruhi pejabat-pejabat menjadi ‘takut salah’. Pemerintah harus memikirkan ini.  

Kemudian soal pendanaan, kabarnya pemerintah akan mengeluarkan government guarantee. Ini harus dicek sudah sampai mana implementasinya. Soal lahan juga, harus dicek dan diawasi.

Bagaimana dengan kesiapan industri dalam negeri?

Mari kita lihat, dari total perusahaan IPP di Indonesia, menurut saya, hanya sekitar 8 perusahaan yang boleh dibilang mampu menggarap di atas 100 MW.  Kalau dikali 8, maka ada 800 MW, kemudian dikali 5 tahun, hasilnya 4 ribu MW. Padahal 35 ribu MW yang dibutuhkan. Sisanya siapa yang membangun? pemerintah harus bisa menjawab tantangan ini.

Kemudian dari sisi perusahaan EPC, kapasitas kita sekitar 26%-30% dari keseluruhan proyek 35 ribu MW itu. Dari sisi pemasok kebutuhan listrik, misalnya turbin, generator, trafo dan lain-lain angka saya tidak tahu persis, tapi saya yakin kapasitas kita kecil.

Lalu apa yang harus dilakukan agar kapasitas industri kita mampu menjawab tantangan 35 ribu MW?

Perlu ada ‘grooming’ dari pemerintah. Sebetulnya ini saat yang tepat pemerintah melakukan itu. Di saat proyek ini dilaksanakan, pemerintah bisa secara bersamaan meningkatkan kapasitas industri ini pelan-pelan. Tidak bisa instan. Harus dibuat kondisi yang memungkinkan industri ini ‘grooming’ (tumbuh kembang-red).

Misalnya dengan  memberikan kesempatan kepada perusahaan lokal membangun pembangkit misalnya 20 MW. Kalau sukses, bisa dikasih lagi 20 MW. Ada proses pembelajaran di situ, learning curve-nya berjalan. Ini sifatnya bukan seperti trial and error. Di proyek seperti ini tidak boleh ada trial and error.  Tapi cenderung bersifat memberi kesempatan atau insentif supaya industri dalam negeri berkembang. 

Tapi faktanya proyek ini memang didominasi asing bukan?

Kita tidak anti asing dan tidak semua yang berbau asing itu jelek. Kita bisa belajar teknologi dari mereka, kita bisa mendapatkan pinjaman yang lebih lunak dari mereka. Kita bisa belajar dari pengalaman mereka. Persoalannya, apakah kita mau begitu terus menerus? Kita tidak mau jadi tamu di negeri sendiri.

Proyek ini membutuhkan investasi besar, dan mau tidak mau harus menggandeng investor luar negeri. Tapi di saat bersamaan, kita juga harus bisa menumbuh-kembangkan industri dalam negeri.

Bukankan perbankan nasional juga harus mendukung supaya program ini berjalan mulus?

Sekarang sulit mencari dana perbankan yang memberikan tenor di atas 10 tahun. Padahal proyek infrastruktur seperti ini merupakan proyek jangka panjang yang membutuhkan masa jatuh tempo 15-25 tahun. Contoh saja, kita BOT dengan PLN di pembangkit Cirebon itu 25 tahun lho. Ada tidak perbankan dalam negeri yang bisa kasih tenor seperti itu?

Dan jatuh tempo pinjaman dalam negeri mentok di atas 10% dan ini sangat berbeda dengan kebutuhan pendanaan infrastruktur yang bersifat long term. Kalau tidak ada pendanaan dalam negeri, maka perusahaan IPP lokal harus mencari pinjaman dari luar negeri. Itu harus punya jaminan garansi dari pemerintah. Nah pemerintah siap tidak kasih garansi.

Dengan segenap persoalan itu, apa messages utama Anda sebagai pelaku bisnis terhadap pemerintah dalam keberlangsungan proyek ini?

 

Saya sudah ungkapkan, ini program mulia. Dan ini juga PR kita bersama, PR bangsa ini,  dengan posisi pemerintah sebagai pemegang kunci. Kita mendukung pemerintah melakukan terobosan-terobosan, tapi ingat terobosan-terobosan ini harus diawasi implementasinya di lapangan. Ini juga pertaruhan buat Presiden Joko Widodo, jangan sampai program ini gagal.

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga