Ini Dia Progress Proyek 35 Ribu MW

Rabu, 8 Juli 2015

Awal Juni silam Presiden Joko Widodo meminta laporan perkembangan pembangunan proyek 35 ribu MW kepada jajaran menteri terkait. Hingga tiga bulan pencanangan proyek ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said seperti dipaparkan kepada wartawan termasuk kepada Tabloid Steel Indonesia, proyek ini sudah on progress.

Proyek ini menurut Menteri ESDM, saat ini terdapat dua grup proyek kelistrikan yang memasuki tahap on progress. Pertama pembangunan  pembangkit listrik 7.000 MW yang merupakan kelanjutan dari proyek percepatan listrik 10 ribu mw dalam program Fast Track Program (FTP) tahap I.

“Yang 7 ribu MW itu, 70% dari sisa 7 ribu pipeline itu akan selesai di tahun ini. Kemudian seluruh 212 tapak proyek pembangkit itu 100 di antaranya sudah dibebaskan lahannya, jadi yang 7 ribu MW, masih dilakukan pembebasan lahan sekitar 112 tapak" kata Menteri Sudirman.

Kemudian sambung Menteri Sudirman, grup proyek kedua adalah proyek kelistrikan 35 ribu mw yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. “Progress yang 35 ribu mw, 19% proyek sudah dalam masa konstruksi. Sementara sisanya masih dalam proses procurement dan persiapan lainnya,” ujarnya.

Proyek pendukung seperti transmisinya sendiri sudah mencapai 17.500 km atau sekitar 35% dalam masa kontruksi dari total estimasi panjang transmisi mencapai 50 ribu km. Sedangkan gardu induk setidaknya 40% sudah dalam masa konstruksi.

Soal pendanaan juga sudah on going. 60% dana yang dibutuhkan PLN kata Menteri Sudirman menyatakan sudah tersedia. “Jadi tinggal mencari 40%. Artinya, secara progres awal ini kan tahun pertama, itu kita cukup optimistis bahwa bisa mencapai target-target yang ditetapkan," ucapnya.


Tunggu Perpres

Di sisi regulasi, PLN melalui Dirutnya, Sofyan Basyir mengungkapkan, saat ini ada kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya merealisasikan program pengadaan pembangkit listrik 35 ribu mw. Kendala tersebut antara lain, permasalahan hukum.

Berkaca dari kasus yang menimpa Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, pihak PLN meminta perlindungan dan payung hukum bagi PLN dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres).

Kedua instrument ini diharapkan segera dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan wewenang kepada PLN untuk membuat sejumlah terobosan. Khususnya ketika menghadapi kerumitan-kerumitan dalam proses realisasi di lapangan.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah menyatakan sedang menggodok dan akan segera dikeluarkan Perpres sebagai payung hukum. Sedangkan Inpres ditujukan kepada para aparat dan pejabat negara seperti Kapolri dan Jaksa Agung untuk turut memberikan pendampingan dan bantuan hukum.

 

 

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga