Perlu Modal Besar, IPP Swasta Nasional Gandeng Asing

Rabu, 8 Juli 2015

Proyek pembangkit listrik 35 ribu MW memberikan peluang bagi pelaku bisnis kelistrikan. Bayangkan saja, untuk pembangunan satu pembangkit, dibutuhkan belasan bahkan puluhan kontraktor. Mulai kontraktor bangunan, mekanikal, elektrikal, pengadaan barang dan jasa, hingga pengadaan tower transmisi.

Proses kerja pembangunan pembangkit listrik dimulai dari pelelangan oleh PLN yang diikuti perusahaan Independent Power Producer (IPP). IPP pemenang kemudian menyerahkan pekerjaan pembangunan kepada perusahaan EPC (Engineering, Procurement, and Contractor).

Perusahaan EPC bertanggungjawab melakukan pekerjaan sesuai kontrak. Dalam pelaksanaannya, EPC juga menunjuk atau melelang pengadaan proyek tersebut kepada subkontraktor, misalnya untuk pengadaan alat. Jadi EPC bersifat sebagai koordinator para kontraktor yang mengerjakan pembangunan pembangkit.

Begitu proyek selesai dan siap berproduksi, perusahaan EPC menyerahkan operasional selanjutnya kepada perusahaan IPP, dimana semua hasil produksi dari pembangkit itu dibeli PLN sebagaimana komitmen awal.

Menurut Direktur Marketing PT Truba Jaya Engineering, Syafrizul Azis, dari seluruh proses tersebut, perusahaan lokal bisanya kebagian proyek pengerjaan atau pengadaan barang. Untuk menjadi perusahaan IPP dan EPC, sulit dipungkiri bahwa swasta asing masih dominan.

“Menjadi perusahaan IPP atau EPC butuh biaya besar, tak heran IPP atau EPC murni lokal jumlahnya bisa dihitung jari. Biasanya EPC dan IPP lokal bekerjasama dengan asing dalam hal pendanaan,” katanya.

Lantaran aturan tidak boleh 100% asing, saat ini banyak perusahaan IPP asing yang bekerjasama dengan perusahaan lokal dalam membangun konsorsium. Menurut data Kementerian ESDM, mayoritas dari 39 perusahaan IPP yang menyatakan berminat, didominasi IPP dari Tiongkok, Jepang, India dan Portugal.

Pendanaan memang menjadi masalah utama dalam bisnis IPP. Syafrizul mengungkapkan, untuk memproduksi 1 MW dibutuhkan dana sedikitnya 1 juta US$. “Itu harga minimal, belum dihitung dengan pelemahan rupiah. Kalau rupiah terus melemah begini, biayanya bisa lebih besar,” ujarnya.

Itu artinya jika ingin membangun pembangkit berkapasitas 100 MW maka dibutuhkan dana minimal Rp 130 miliar (kurs Rp 13.000).  Padahal, kapasitas rata-rata proyek ini di atas 60 MW. Hanya 23 proyek (20%) dari 109 proyek yang kapasitasnya di bawah 60 MW, selebihnya di atas 100 MW.

Sebelumnya, dari peta bisnis pembangkit listrik yang dikuasai asing, diprediksi dari 25 ribu MW yang diserahkan kepada swasta, 75% pembangkit atau berkisar 18.750 MW, akan digarap IPP asing. Sementara IPP dalam negeri kebagian 6.250 MW.

Besarnya biaya pembangunan pembangkit listrik membuat IPP lokal harus putar otak menggaet modal. Salah satunya dengan memanfaatkan perbankan. Sayang, industri perbankan pun cenderung mempercayai IPP asing lantaran dianggap memiliki aset yang realiable.

Jika sudah begitu, mau tidak mau, IPP lokal pun harus mencari investor asing. Entah dalam bentuk konsorsium atau membentuk perusahaan patungan. Skema kepemilikan investasi biasanya 60:40, 70:30 atau bahkan 80:20. Jika kepemilikan asing diatas 60%, biasanya sudah disebut perusahaan PMA.

Pemerintah sebetulnya tidak tinggal diam. Demi mendorong peran bisnis IPP dalam negeri, pemerintah akan memberikan insentif government guarantee. Insentif ini berupa garansi dari pemerintah  bahwa proyek tersebut dijamin dan dibiayai pemerintah.

Oleh IPP dalam negeri, garansi ini dapat dijadikan sebagai bukti atau komitmen penjamin pembayaran saat mengajukan kredit perbankan untuk membiayai proyek. 


 Kontraktor Lokal Manfaatkan Peluang

Melihat kerasnya persaingan di level IPP dan EPC, perusahaan kontraktor dalam negeri sebenarnya dapat bermain di pasar di bawahnya, yakni di sektor pengadaan dan jasa. “Kalau nekat bermain di level IPP dan EPC, berat Jika tidak didukung dana kuat. Lebih baik kontraktor fokus di pengadaan barang dan jasa saja,” kata Syafrizul.

Menurut Syafrizul, proses pembangunan proyek pembangkir listrik membutuhkan banyak perlengkapan dan peralatan. “Mulai dari turbin, trafo, generator, instalasi listrik, mekanikal, sampai pengadaan besi baja untuk kontruksinya. Ini peluang  bagi para kontraktor lokal,” paparnya.

Di sisi lain Syafrizul juga berharap, pemerintah lebih tegas menjalankan perintah undang-undang dimana disebutkan IPP asing harus memenuhi konten lokal dalam pengadaan barang dan jasa. Pada proyek FTP (Fast Track Program) I dan II era SBY, pemerintah dinilai kurang ‘galak’, sehingga kebanjiran produk Tiongkok.

Selain itu, proyek FTP I dan II cenderung dipaksakan dilakukan oleh kontraktor lokal yang belum siap, baik secara teknis maupun pendanaan. “Sekarang saya kira, kontraktor kita sudah mulai siap menggarap proyek ini. Yang penting, pemerintah memberikan kepastian hukum dan memberikan insentif,” harap Syafrizul.

  

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga