Proyek 35 Ribu MW Jalan Terus!

Rabu, 8 Juli 2015

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6-7% setahun, penambahan pasokan listrik di dalam negeri membutuhkan sedikitnya 7.000 megawatt (MW) per tahun. Artinya, dalam lima tahun ke depan, penambahan kapasitas sebesar 35.000 MW menjadi suatu keharusan.

Jika ini tidak dilakukan, seperti digambarkan para analis energy, Jawa-Bali terancam gelap gulita bahkan ekonomi Indonesia bisa lumpuh. Risiko itu membuat Presiden SBY menggelar program pembangkit listrik Tahap I dan Tahap II sebesar 10 ribu MW. Tapi sayang, program itu gagal.

Presiden Joko Widodo kemudian meneruskan program itu melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Sempat diragukan ketika dicanangkan tahun 2014, pemerintah justru tidak pernah surut merealisasikan proyek 35 ribu MW dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019).

Sepanjang 5 tahun ke depan, pemerintah bersama PLN dan swasta akan membangun 109 pembangkit. Yakni 35 proyek dilaksanakan PLN dengan total kapasitas 10.681 MW. Kemudian 74 proyek oleh swasta/Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW.

Menurut  Presiden, dengan total dana yang dibutuhkan mencapai lebih dari Rp 1.127 triliun, maka  keterlibatan pihak swasta/IPP yang akan membangun 10.681 MW mutlak dibutuhkan. Tahun 2015  PLN akan menandatangani kontrak pembangkit 10 ribu MW sebagai tahap I dari total keseluruhan 35 ribu MW.

Program ini bukan program mudah, tapi juga bukan tidak mungkin dilaksanakan. Karenanya pemerintah mengklaim sudah menyiapkan strategi agar program ini berjalan. Diantaranya mempercepat ketersediaan lahan dengan menerapkan Undang-undang 2/2012 tentang pembebasan lahan.

Pemerintah juga menyediakan proses negosiasi harga dengan menetapkan harga patokan tertinggi untuk swasta dan excess power. Selanjutnya mempercepat proses pengadaan dengan memberikan porsi proyek yang ditunjuk langsung dan melalui pelelangan.

Sejauh ini, dari 74 proyek yang dikerjakan oleh IPP, perusahaan milik negara ini telah menunjuk atau memilih langsung operator untuk 10 proyek. Total proyek yang melalui proses ini sekitar 2 ribu MW.

Dengan tambahan kapasitas pembangkit beserta jaringan transmisinya, kebutuhan listrik nasional akan tercukupi sehingga rasio elektrifikasi pada tahun 2019 dapat mencapai 97%. Dan akhirnya diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.


Kegagalan Masa Lalu

Proyek 35 ribu MW bukan proyek main-main. Selain melibatkan banyak pihak, dana yang besar, diperlukan pula komitmen nyata pemerintah melalui regulasi-regulasi yang jelas demi kepastian hokum.

 

Sebelumnya penambahan kapasitas pembangkit listrik di era Susilo Bambang Yudhoyono sempat dicanangkan sebesar 10 ribu MW. Tapi karena desain program ini terkesan dibuat terburu-buru, maka program ini pun gagal.

 

Pemerintahan  Joko Widodo diminta untuk tidak mengulangi kegagalan ini. Menteri ESDM Sudirman said kepada Tabloid Steel Indonesia menyatakan, pihaknya belajar dari kesalahan masa lalu.


"Kami akan sederhanakan prosedur, pangkas perizinan, dokumen-dokumen yang tidak perlu, hal ini sendiri akan didukung oleh kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian Dalam Negeri, Agraria, Kehutanan, Keuangan dan BUMN," ujarnya.

 

Selain itu Sudirman juga menjanjikan akan membentuk mekanisme kerja yang jelas untuk melancarkan realisasi pasokan listrik 35 ribu Megawatt (MW) ini. "Yang jelas Proyek 35 ribu MW ini mesti di-delivered, caranya dengan mendorong dengan benar setiap kemampuan," ujar Sudirman.


"Kami juga diminta betul-betul menggunakan hitungan yang profesional dan transparan agar para pemain industri ini betul-betul dapat insentif.  "Kami juga akan membentuk satuan tugas atau tim khusus percepatan pembangunan Listrik Nasional, dan tim untuk menghindari krisis listrik," pungkasnya.

 

 

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga