Pelambatan Ekonomi Global Tidak Ganggu Pembangunan Infrastruktur

Kamis, 4 Juni 2015

Dilantik awal bulan lalu, Direktur Jenderal Bina Kontruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc, menghadapi tantangan berat. Terutama tantangan menyusun dan menjalankan kebijakan strategis di bidang pembinaan kontruksi.

Bukan itu saja, direktorat di bawah komandonya juga punya fungsi krusial, yakni melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kontruksi untuk program-program kontruksi nasional.

Dengan kata lain,  tugas-tugas yang diemban Direktorat Jenderal Bina Kontruksi bukanlah tugas sepele. Apalagi Presiden Joko Widodo sedang gencar-gencarnya menggaungkan program pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan APBN-P 2015, Kementerian PUPR mendapat alokasi dana Rp 116,8 triliun. Dana tersebut dibagi untuk Sekdirjen Rp 625,5 miliar, Badan Pengembangan SDM Rp 568,5 miliar, Inspektorat Jenderal Rp 105,2 miliar dan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Rp 525 miliar.

Kemudian Ditjen Bina Marga Rp 56,9 triliun, Ditjen Cipta Karya Rp 19,6 triliun, Ditjen SDA Rp 30,5 triliun, Balitbang Rp 519,5 miliar, Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 6 triliun, Ditjen Penyediaan Perumahan Rp 561,5 miliar dan Ditjen Bina Konstruksi sebesar Rp 722,9 miliar.

Dalam APBN P 2015, pemerintahan Joko Widodo mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 290,3 triliun. Ini merupakan jumlah terbesar dalam sejarah anggaran Indonesia.

Dengan dana pembangunan infrastruktur sebesar itu, tidak ada lagi alasan bagi para penyelenggara negara termasuk birokrasi di dalamnya seperti Ditjen Bina Kontruksi untuk tidak bekerja dengan baik.

Tapi ini juga tantangan berat. Jika dulu banyak kementerian mengeluh kekurangan anggaran, sekarang anggaran sudah ditambah. Sehingga para pejabat negara tinggal bekerja.

Jika internalnya sudah beres, menurut Yusid Toyib adalah bagaimana caranya menghadapi tantangan eksternal. Dunia bisnis mafhum, ada faktor-faktor eksternal yang menganggu sejumlah program pembangunan infrastruktur,  diantaranya pelambatan ekonomi global.

Namun di mata Yusid Toyib, pelambatan ekonomi global justru tidak berpengaruh, Secara ril memang ada pengaruh pelambatan ekonomi di sektor infrastuktur. Tapi lihat, Sumatra sudah ground breaking untuk toll road di Lampung dan Palembang, kemudian Solo Kertosono juga sudah,” kata mantan Sekretaris Ditjen Bina Marga ini.

“Infrastruktur tidak terganggu dengan pelambatan ekonomi, justru membangkitkan pertumbuhan ekonomi. Kementerian PUPR sudah siap dan penyerapan  sangat tepat. Infrastruktur dananya cukup banyak, kontraktor siap, konsultan siap, aturan yang mendukung siap,” ujarnya dalam sebuah wawancara dengan Tabloid Steel Indonesia.

Apalagi faktanya, sektor konstruksi memberikan kontribusi sebesar 9,88% terhadap Gross Domestic Bruto (GDP) Nasional pada 2014, dan menempati urutan ke-4 dari 9 sektor utama penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Pertumbuhan sektor konstruksi Indonesia selalu lebih tinggi yaitu sebesar 6,97% dari pada pertumbuhan ekonomi yang hanya sebesar 5,02%. Hal ini mencerminkan kualitas pertumbuhan sektor konstruksi akan berbanding lurus dengan kualitas pertumbuhan ekonomi secara nasional," ungkapnya.

Di lain pihak, kata dia, sektor konstruksi memiliki peranan penting dalam perekonomian negara karena merupakan penyokong utama bagi proses penyediaan infrastruktur dan sarana fisik warga Negara dalam melaksanakan aktifitas sosial ekonomi.

"Jaminan kualitas dan kuantitas wujud fisik konstruksi menjadi prasayarat pertumbuhan sektor-sektor lainnya," katanya.

Q2 Sudah Berjalan

Pada periode Quarter Pertama (Q1) tahun 2015, sejumlah program pembangunan infrastruktur memang tersendat lantaran belum cairnya dana APBN P. Tapi, pada Mei ini setelah Kementerian Keuangan mengesahkan nomenklatur kementerian, dana akhirnya cair.

Dengan cairnya dana APBN P 2015 untuk sejumlah kementerian, Yusid Toyib meyakini semua program pembangunan infrastruktur akan berjalan sesuai target.

“(pembangunan) April tidak terlalu signifikan, baru 10% pembangunan. Tapi Mei sudah perubahan organisasi nomenklatur, jadi bisa tancap gas di Quarter kedua ini,” tandasnya.

Berjalannya program infrastruktur pada Quarter kedua (Q2) memang diharapkan sejumlah pelaku industri. Diantaranya  industri alat berat dan kontruksi. Kedua industri ini boleh dibilang sedang menunggu kue.

Proyek infrastruktur yang digadang-gadang pemerintah jelas akan membutuhkan ketersediaan alat berat untuk merealisasikannya. Tak heran jika 2015 dianggap sebagai tahun perbaikan penjualan sektor ini.

 

Sedangkan nilai pasar konstruksi nasional, mencapai Rp 446 triliun pada 2015. Nilai pasar ini naik 14,3 % dari tahun ini sebesar Rp 390 triliun. Peningkatan ini diyakini akan terjadi bila pemerintah Joko Widodo benar-benar melaksanakan program pembangunan infrastruktur. Jadi kita tunggu saja.

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga