Anggaran Tersumbat Infrastruktur Tersendat

Kamis, 4 Juni 2015

Tahun 2015 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat alokasi anggaran Rp 118,54 triliun atau naik hampir 50 kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp 78,71 triliun. Ini merupakan angka tertinggi dalam sejarah alokasi anggaran infrastruktur Indonesia.

Tapi medio Mei, pencairan dana infrastruktur masih tersumbat lantaran perubahan nomenklatur di sejumlah kementerian. Termasuk nomenklatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang merupakan gabungan dari Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Berdasarkan rapat terbatas Kabinet Kerja di Istana Negara pertengahan Mei silam, Presiden Joko Widodo memastikan baru dana desa yang sudah cair. Sedangkan soal anggaran infrastruktur, Presiden tidak secara terang memberi penjelasan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono tetap optimistis penyerapan anggaran untuk pembangunan infrastruktur hingga akhir tahun ini akan sesuai target. "Diperkirakan sampai akhir Mei ini anggaran infrastruktur yang cair berkisar 15 sampai 20%," katanya pada awal Mei.

Sayangnya harapan tinggal harapan. Hingga akhir Mei, pencairan anggaran infrastruktur baru Rp 6,9 triliun atau baru 5,85% dari total anggaran Rp 118,5 triliun. "Dari ini serapannya kita berdasarkan data 15 Mei adalah Rp 6,9 triliun, itu baru 5,85%," kata Menteri Basuki.

Basuki menuturkan, proyek yang harus dilelang terdiri dari 14.576 paket senilai Rp 83,5 triliun. Sekarang yang sudah dilelang adalah sekitar 11.000 paket atau senilai Rp 69,7 triliun.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono, kepada Tabloid Steel Indonesia mengatakan optimis rencana pembangunan sejumlah infrastruktur berjalan sesuai rencana meski ada sumbatan dalam pencairan anggaran.

Taufik menekankan, berbagai proyek infrastruktur mulai bergerak pada bulan Mei ini. Hal itu karena hingga 5 Mei, tercatat proses lelang paket proyek infrastruktur mencapai 80,1 % atau senilai Rp68,4 triliun.

Artinya, proyek infrastruktur yang belum dilelang tinggal Rp17 triliun (19,9 persen). "Kalau sudah tanda tangan kontrak uang muka sudah bisa diambil, 15-20 persen dari nilai kontrak," kata Taufik.

Megaproyek 2015

Pemerintah segera memulai pembangunan tiga proyek bendungan senilai Rp2,2 triliun pada Juni 2015. Tiga proyek bendungan itu adalah Bendungan Tanju di Dompu senilai Rp330,26 miliar, dan Bendungan Mila di Dompu, NTB, senilai Rp198 miliar, serta Bendungan Karian di Lebak, Banten senilai Rp1,68 triliun.

Jika sesuai rencana daftar proyek yang akan digelar sepanjang 2015 diantaranya adalah pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatera, pembenahan Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Merak, jalan tol Solo-Ngawi-Kertosono, serta proyek  pembangunan perumahan yang masuk Program 1 Juta Rumah.

Total nilai proyek ini mencapai sekitar Rp 380 triliun. Namun pembangunannya dilakukan secara bertahap. Tahap awal, nilai proyek yang dibangun tahun ini sekitar Rp 70 triliun.

Pembangunan jalan tol Trans Sumatera sudah dimulai dari Aceh awal bulan lalu oleh Presiden Joko Widodo. Total nilai proyek jalan bebas hambatan yang  menghubungkan Lampung dan Nangroe Aceh Darussalam ini menelan dana Rp 360 triliun.

Hingga akhir April, nilai proyek infrastruktur yang digarap BUMN mencapai Rp 20 triliun. Sementara total nilai proyek infrastruktur yang akan digarap BUMN dalam rentang Mei-Juni 2015 sekitar Rp 100 triliun. Adapun target nilai realisasi proyek infrastruktur  yang digelar pemerintah mencapai  Rp 300 triliun.

 

Agenda pelaksanaan proyek infrastruktur skala besar ini semacam obat penawar atas kelesuan ekonomi di kuartal I-2015. Dana untuk proyek ini diharapkan bisa memutar roda ekonomi lebih kencang pada periode mendatang.

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga