Tantangan Industri Alat berat : dari Impor hingga Pemenuhan Konten Lokal

Kamis, 4 Juni 2015

Industri alat berat tanah air sedang tidak bergairah. Lima proudusen besar alat berat yang melakukan pabrikasi di tanah Air, seperti Komatsu, Caterpilar, Hitachi, Sumitomo dan Sakai, sejak tahun 2013 mengalami penurunan produksi.

Berdasarkan laporan PT United Tractors Tbk (UNTR), distributor tunggal produk Komatsu, penjualan sepanjang tahun 2014 turun sebesar 10%  dibandingkan tahun 2013. Pada 2014, target penjualan Komatsu 3.700-3.800 unit, padahal sebelumnya ditargetkan di atas 4.000 unit.

Sedangkan tahun ini, anak usaha PT Astra Indonesia itu hanya mematok target penjualan alat berat pertambangan 4.000 unit. Jika dibandingkan realisasi penjualan alat berat pertambangan tahun 2013 sebanyak 4.200 unit, target tersebut turun 4,76%.

Sementara, jika dibandingkan target penjualan alat berat pertambangan tahun 2014 yang sebesar 3.700-3.800 unit, target 2015 itu masih lebih besar 5,26%-8,12%.

Hal serupa dialami PT Trakindo Utama distributor tunggal Caterpillar. Perusahaan yang melaporkan penjualan unit alat beratnya pada 2013 ke 2014 mengalami penurunan sampai 20%.  Tahun ini Trakindo menargetkan  2.500 unit.

Secara year on year angka ini memang turun, namun target 2.500 unit dianggap angka moderat yang bisa dicapai di tengah lesunya bisnis pertambangan. Padahal dua atau tiga tahun lalu, Trakindo mampu menjual hingga 3.500 unit dalam setahun.

Baik United Tractors maupun Trakindo mengandalkan sektor pertambangan sebagai pasar utama. Kontribusi pertambangan bagi dua pemain utama industri alat berat ini mencapai rata-rata 65%. Sehingga tak heran begitu bisnis pertambangan lesu, penjualan kedua perusahaan itu kena imbas.

 

Serbuan Impor


Tapi yang dihadapi bukan itu saja. Di saat bersamaan industri alat berat juga menghadapi dua tantangan sekaligus, yaitu serbuan produk impor serta pemenuhan konten lokal.

Produk impor seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum Hinabi Jamaludin, telah dibuka ijinnya oleh pemerintah, sehingga menyebabkan produksi alat berat dalam negeri tidak mampu bersaing dalam besaran harga jual alat berat impor.

 

“Harga alat berat impor lebih murah dari produksi dalam negeri, sebab kita kena pajak komponen, sedangkan pajak impor untuk CBU tidak,” kata Jamaludin.

 

Menurutnya, produksi dalam negeri sebenarnya berpotensi tumbuh pesat seiring pembangunan infrastruktur yang begitu banyak di Indonesia, namun diperbolehkannya impor alat berat menyebabkan industri alat berat dalam negeri seperti tidak dapat bersaing.

 

Saat ini, sebelum bisnis pertambangan lesu, kapasitas produksi alat berat dalam negeri sekitar 10.500 unit per tahun, sedangkan permintaanya mencapai 14.000 unit. Jadi selama ini kebutuhan yang 3.500 unit itu dipenuhi lewat impor.

 

Nah di tengah belum membaiknya bisnis pertambangan, kapasitas tetap,  tapi permintaan turun hingga 60%. Untuk memenuhi permintaan itu pun, pelaku industri alat berat dalam negeri harus bersaing ketat dengan produk impor.

 

Perseteruan paling ketat terjadi di segmen alat berat bekas. Dengan harga lebih miring, para pengguna tentu lebih memilih alat berat bekas impor. Kalaupun kondisinya tidak baik, alat berat itu tinggal direkondisi kemudian bisa langsung dipakai.

 

Daripada misalnya harus membeli alat berat baru dengan harga lebih mahal sekitar 30%-50%. Secara cost, setelah dikurangi biaya impor dan biaya rekondisi, harga alat berat bekas masih lebih murah sekitar 10%-20% ketimbang yang baru.

 

Dari sisi pengguna, hal itu tidak bisa disalahkan. Sebab para pengguna juga menerapkan efisiensi di tengah mahalnya harga BBM dan meningkatnya biaya produksi.

 

Pemenuhan Konten Lokal

 

Selain impor, masalah pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga kerap menyelimuti industri ini. Sebagaimana diketahui, pemerintah sedang menggalakkan program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) terutama untuk proyek-proyek pemerintah dan BUMN.

 

Untuk indsutri yang telah memenuhi kaidah atau persentase TKDN, pemerintah akan memberikan berbagai fasilitas, mulai dari bebas pajak hingga kemudahan-kemudahan dalam perijinan.

 

Nah, pemenuhan TKDN bisa dibilang sebagai keniscayaan. Sebab itu harus dilakukan pelaku industri jika ingin terlibat dalam proyek-proyek pemerintah atau BUMN. Padahal, pemerintah sedang mencanangkan program pembangunan infrastruktur. Maka jika ingin ambil bagian dalam proyek itu, para pelaku industri alat berat harus melakukan pemenuhan TKDN.

 

Saat ini menurut data Hinabi, secara akumulasi, pemenuhan TKDN anggota HInabi rata-rata di angka 30%-40%. Angka ini diyakini akan meningkat menjadi di atas 50% TKDN dalam waktu dua tahun ke depan.

 

Pasokan bahan baku alat berat selama ini kontribusinya masih didominasi oleh impor. Besi baja misalnya, sebagai bahan baku utama, sejumlah pelaku industri, seperti Komatsu, mengambil bahan baku dari perusahaan sub kontraktor yang bahannya didatangkan dari luar negeri alias impor.

 

Ini dilakukan lantaran minimnya produsen besi baja dalam negeri yang bisa memenuhi standar dan kualitas yang diminta Komatsu. Bahan baku besi baja untuk alat berat memang memerlukan spesifikasi tersendiri sehingga kebutuhannya baik ukuran maupun berat bersifat customizes.

 

 

Nah untuk kebutuhan besi baja yang customizes itu produsen baja dalam negeri dinilai belum bisa memenuhi permintaan. Maka yang terjadi pelaku industri alat berat biasanya mendapat suplai bahan baku dari kontraktor atau pabrikator besi baja.

Sumber Berita :
Tabloid Steel Indonesia

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga