industri Galangan Kapal Tinggal Menunggu "Kue"

Kamis, 12 Maret 2015

Desember silam pemerintah sepakat akan memberikan keringanan fiskal bagi industri galangan kapal. Keringanan tersebut yakni restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) atau tidak dipungut. Kedua, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Ketiga, pembebasan bea masuk (BM) impor komponen, dan keempat, pengurangan pajak (tax allowance).

Hal ini sangat diapresiasi pelaku industri. Namun sayang, hingga awal Maret, kebijakan itu belum terealisasi. Menteri Perindustrian Saleh Husin  yang dikonfirmasi saat melakukan kunjungan ke produsen besi baja PT Gunung Garuda di Cikarang beberapa waktu lalu, belum dapat memastikan kapan kebijakan ini dapat direalisasikan.

“Kita sudah beberapa kali rapat dengan kementerian terkait. Intinya kita sudah sepakat, dan setelah disepakati, kebijakan ini kemudian masuk ke dalam ranah Kementerian Keuangan (Badan Kebijakan Fiskal-BKF, red) untuk ditindaklanjuti,” kata Menteri Saleh Husin.

Ia meyakini, kebijakan ini pasti direalisasi dalam waktu dekat, hanya saja mungkin pemerintah perlu waktu untuk menyiapkan perangkatnya. “Soalnya ini terkait dengan pemasukan Negara jadi mesti diatur secara benar,” katanya.

Belum berjalannya kebijakan ini membuat para pelaku industri galangan kapal masih harus menunggu lebih lama lagi. Padahal,  kebijakan ini langsung diterapkan di awal tahun, maka ransangan untuk industri galangan kapal akan cepat terasa, terutama ketika mengimpor komponen lokal untuk kapal-kapal yang sedang dibuat.

Misalnya yang dialami oleh PT Daya Radar Utama, salah satu perusahaan galangan kapal terkemuka dalam negeri. Perusahaan yang memiliki tiga dok yaitu di Jakarta, Lampung dan Lamongan ini mengaku sangat mengharapkan insentif tersebut dapat segera terealisasi.

“Sebetulnya kami mengharapkan sudah terealisasi di awal tahun, supaya komponen impor yang sudah kita pesan dari tahun lalu bisa mendapat keringanan. Karena belum, akhirnya sampai Maret ini, kami harus masih membayar bea masuk,” kata Direktur PT Daya Radar Utama M Affandi.

Tidak hanya itu, menurut Affandi, apa yang sudah direncanakan pemerintah rupanya tidak semulus yang dibayangkan. Belajar dari pengalaman, para pelaku industri umumnya juga masih mendapat kesulitan  saat mengurus jenis barang impor. Birokrasi cenderung masih berbelit, kemudian dilakukan cek berkali-kali oleh berbagai instansi sehingga memakan waktu.

“Padahal dalam memproduksi kapal taruhannya adalah ketepatan pengiriman. Tidak boleh terlambat sedikitpun. Jadi walaupun harga komponen belum bebas bea masuk, kita harus tetap jalan, tidak bisa menunggu kebijakan itu direalisasikan,” papar Affandi.

Diterangkan Affandi, sejak dulu industry galangan kapal sesungguhnya sudah siap menyambut persaingan global. Hanya saja bermacam hambatan membuat industry ini mati suri. “Kalo bicara kue pasar, kita ini sebenarnya sedang menunggu kue itu.” 

PT Daya Radar Utama sendiri merupakan perusahaan produsen kapal yang berdiri sejak tahun 1972. Perusahaan ini mampu memproduksi kapal kelas Vessels bertonase hingga 30.000 DWT. Selain Vessels, PT Daya Radar Utama juga memproduksi 17.500 LTDW Tanker, Ro-Ro Ferry, kapal penumpang dan kargo, serta bermacam jenis tug boat.

Momentum yang Ditunggu

Di tempat terpisah Ketua  Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam menuturkan ada banyak momentum kebangkitan industri galangan kapal nasional.

Pertama, adanya program poros maritim yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Kemudian, adanya penerapan azas cabotage, dan ketiga janji pemerintah yang akan memberikan empat insentif fiskal. “Semua ini sedang kita tunggu realisasinya,” kata Eddy.

Saat ini menurut Eddy, galangan kapal untuk pembuatan maupun reparasi kapal yang jumlahnya 198 galangan di dalam negeri belum mampu mencukupi kebutuhan nasional.

 Menurut dia, jika Indonesia ingin memajukan industri kapal dan galangan kapal dalam negeri, langkah pertama adalah memberi insentif fiskal dan moneter bagi industri ini dengan menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk penyerahan pembangunan kapal dari 10% menjadi nol persen.

“Juga menghapus PPN penyerahan impor/pembelian komponen kapal dari 10 persen menjadi nol persen dan bea masuk komponen kapal dari 5-12,5 persen menjadi nol persen. Karena di dunia semua ini tidak lazim,” katanya. Sekarang, kebijakan insentif itu sudah disepakati pemerintah, ”Jadi sedang kita tunggu realisasinya.”

Ibarat kue, industri galangan kapal saat ini sedang menunggu kapan ‘jatah’ kue itu akan benar-benar dirasakan. Padahal jika dilihat kasat mata, kue atau pasar industri ini cukup menjanjikan.

Diyakini, jika pemerintah merealisasikan kebijakan insentif fiskal dan moneter bagi industri galangan kapal, maka negara akan mendapat keuntungan yakni menghentikan potensi devisa yang hilang ke luar negeri dari pembelian kapal impor yang mencapai 1,25 miliar dolar AS per tahun.

Soal pasar tidak perlu khawatir, Technical Fleet II Manager PT Pertamina (Perkapalan), Gandung Rachma NA mengatakan, potensi pasar industri galangan kapal sesungguhnya cukup besar. Ia mencontohkan perusahaannya sendiri. 

“Pertamina sampai sekarang masih membutuhkan banyak kapal, baik kapal sewa atau kapal beli. Sebab pengiriman BBM Pertamina baik dari luar maupun dalam negeri masih mengandalkan pengiriman via laut. Bayangkan, itu baru dari satu perusahaan, belum lagi dari perusahaan energi lainnya,” kata Gandung.

Gandung tidak bisa menyebutkan berapa kali yang masih dibutuhkan Pertamina. Ia hanya menyebut bahwa kebutuhan kapal Pertamina akan semakin tinggi seiring meningkatnya kapasitas produksi Pertamina. Itu dari sisi permintaan kapal untuk pengangkutan BBM. Dari segi kapal penumpang dan kargo, potensinya bisa lebih besar lagi seiring berlakunya asas cabotage.

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga