Ini Dua Persoalan Besar Industri Galangan Kapal

Kamis, 12 Maret 2015

Seiring program poros maritim pemerintah Jokow-JK, industri galangan kapal nasional sebetulnya punya momen untuk bangkit. Asalkan dua persoalan ini segera diselesaikan.

Tak dipungkiri, sebagai negara dengan pantai terpanjang di dunia, Indonesia seharusnya tidak boleh lagi memunggungi laut melihat daratan. Budaya maritim sebagai budaya nenek moyang yang telah lama ditinggalkan harus dikembalikan ke khittah-nya. Bangkit dan bertumbuh.

Harapan itu mulai terkuak pasca terpilihnya pemerintahan baru Jokowi-JK. Presiden Jokowi dalam program Nawa Cita memasukan program kemaritiman sebagai salah satu cara meningkatkan ekonomi nasional masyarakat. 

Tapi sebelum industri galangan kapal nasional benar-benar bangkit, pemerintah dan semua stakeholder industri harus duduk bersama menyelesaikan dua persolan besar yang selama ini menghambat. 

Dua persoalan tersebut, pertama  masalah bea masuk, PPN,  atau tingginya beban fiskal yang harus ditanggung pelaku industri galangan kapal. Menurut Direktur PT Daya Radar Utama,  M. Affandi, biaya-biaya seperti itu berkontribusi hampir 70% dari biaya produksi pembuatan kapal.

“Lebih dari 60% komponen kapal, harus diimpor dan kena pajak atau bea masuk sekian persen. Mungkin, harga satu unit komponen tidak terlalu mahal,  taruhlah Rp 1 juta. Tapi kemudian kena bea masuk ditambah ongkos kirim Rp 500 ribu, maka harganya jadi Rp 1,5 juta rupiah. Nah silahkan saja dikali jumlah komponen yang kita impor,” kata Affandi gamblang.

Tingginya bea masuk serta beban fiskal membuat harga kapal dalam negeri menjadi lebih mahal dibandingkan kapal buatan luar negeri. “Disparitasnya mencapai 15-20%, itu yang membuat perusahaan pemesan kapal lebih memilih kapal buatan luar negeri,” lanjut Affandi.

Berbeda dengan Tiongkok, Jepang, atau Korea. Industri komponen kapal di negara-negara tersebut sudah mendukung. Sehingga mereka mampu meningkatkan komponen dalam negerinya 100%

Data dari Ikatan Perusahaan Industri Galangan Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) hampir 80% dari total sekitar 13 ribu unit kapal niaga yang beroperasi di Indonesia merupakan kapal impor dari Tiongkok, Jepang, dan Korea. 

Hal ini diamini oleh Technical Fleet II Manager PT Pertamina (Perkapalan), Gandung Rachma NA. Ia mengatakan, 30-an kapal tanker yang dimiliki PT Pertamina (Perkapalan) adalah buatan luar negeri.

“Untuk harga kapal general purpose misalnya, Jepang dan China bisa kasih harga 21-22 juta USD, sedangkan harga kapal buatan dalam negeri mencapai 25 juta USD, pelaku pelayaran tentu memilih harga yang lebih murah,” kata Gandung.

Meski begitu, menurut Gandung, Pertamina sebagai BUMN tetap memprioritaskan industri galangan kapal nasional sebagaimana amanat pemerintah bahwa kapal dibawah 30.000 ton harus dibeli dari dalam negeri.

“Kalau untuk kapal ukuran itu, kita sudah laksanakan pembelian dari dalam negeri. Tapi untuk ukuran diatasnya, produsen luar negeri memang lebih kompetitif,” terang Gandung.

Saat ini Pertamina sedang memesan dua unit kapal oil tanker dari dalam negeri. Kapal ini akan memperkuat armada Pertamina yang sudah mengoperasikan 64 kapal jenis oil tanker.

Gandung meyakini, secara mutu kapal buatan dalam negeri sebetulnya tidak kalah. “Tapi ya itu, kami memahami persoalan ppn dan bea masuk yang tinggi di industri galangan kapal sehingga industrinya tidak begitu berkembang,” kata Gandung.

Dukungan Industri Komponen Minim

Persoalan selanjutnya yang dihadapi industri galangan kapal nasional menurut Affandi adalah minimnya dukungan industri komponen kapal dalam negeri.

Fakta bahwa lebih dari 60% komponen kapal harus diimpor merupakan konfirmasi nyata industri pendukung memang masih minim. “Logikanya, kalau ada, pasti kita memilih komponen lokal, lha wong ini kan tidak ada, jadi mau tidak mau kita harus impor,” kata Affandi.

Contoh komponen yang kapal yang harus impor, terang Affandi, misalnya pompa, kompresor, jendela atau sistem elektrikal perkapalan. Sepengetahuan Affandi, komponen-komponen itu belum diproduksi di Indonesia.

“Kalau pun ada yang memproduksi, persoalan lanjutannya adalah, apakah produksinya itu sudah bersertifikasi internasional? Kenapa kita tanyakan ini, sebab para pemesan tidak  mau jika komponen-komponen yang kita pasang, tidak  memiliki standar,” terang Affandi.

Sertifikasi produk memang jadi persoalan tersendiri. Menurut pengakuan pelaku industri komponen kapal lokal yang dikutip Affandi,  mereka kesulitan mengurus sertifikasi produk karena birokrasinya berbelit. 

“Kalau pun sudah disertifikasi, belum tentu industri galangan kapal bisa menerima sebab sertifikasi nasional belum dianggap sepadan dengan sertifikasi internasional,” papar Affandi. 

Berbeda dengan Tiongkok, Jepang atau Korea. Industri komponen kapal di negara-negara tersebut sudah mendukung. Sehingga mereka mampu meningkatkan komponen dalam negerinya 100%.

Affandi mengungkapkan, kalau hanya soal ketersediaan plat besi, tidak perlu khawatir, “Kita sering memesan plat besi dari Gunung Garuda atau Krakatau Steel. Kami yakin berapapun yang kami butuhkan mereka punya stok. Masalahnya, industri komponen pendukung lain yang masih minim.”

Affandi mengusulkan supaya industri komponen kapal dalam negeri dikembangkan. Sebab antara industri kapal galangan kapal dan industri komponen kapal saling bergantung.

“Sebaiknya, industri komponen kapal juga dikembangkan. Sedangkan industri komponen kapal yang saat sudah ada, atau sudah eksisting  diberikan insentif agar mereka bisa meningkatkan kapasitas produksi dan bisa menyuplai kebutuhan kami,” tutupnya.(*) 

 

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga