Insentif Fiskal Dorong Pertumbuhan Industri Galangan Kapal

Kamis, 12 Maret 2015

Setelah berjuang selama bertahun-tahun, akhirnya pada masa kepemimpinan Jokowi-JK para pelaku industri galangan kapal nasional bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya, Desember kemarin pemerintah sepakat memberikan empat insentif fiskal untuk industri galangan kapal di luar Batam.

Insentif tersebut pertama, yaitu restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) atau tidak dipungut. Kedua, Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk impor komponen yang bersinggungan dengan industri lain. Ketiga, pembebasan bea masuk (BM) impor komponen, dan keempat, pengurangan pajak (tax allowance).

Empat insentif itu diharapkan dapat memacu perkembangan industri galangan kapal di luar Batam. Industri galangan kapal di Batam tetap memperoleh fasilitas insentif sesuai aturan free trade zone (FEZ).

Menko Maritim Indroyono Soesilo yang ditemui di sela-sela kegiatan rutin di Kantor Kementerian Maritim Jakarta, menyatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 39 miliar untuk BMDTP impor komponen yang bersinggungan dengan industri lain, seperti kaca. Anggaran itu sudah bisa digunakan per Januari kemarin.

“Adapun BM impor komponen bagi galangan kapal menjadi 0%. Sedangkan fasiitas tax allowance diberikan untuk investasi galangan kapal minimal minimal Rp 50 miliar dan menyerap tenaga kerja 300 orang,” kata Indroyono.

"Pemerintah tengah merevisi PP No 38/2003 tentang Perubahan Atas PP No 146/2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagai landasakan hukum pemberian insentif," ujar Indroyono.

Terkait tax allowance, Indroyono menyatakan, pemerintah akan merevisi PP tax allowance terkait ketentuan besaran 50 ribu deadweight tonnage (DWT).

Untuk harga kapal general purpose misalnya, Jepang dan China bisa kasih harga 21-22 juta USD, sedangkan harga kapal buatan dalam negeri mencapai 25 juat USD, pelaku pelayaran tentu memilih harga yang lebih murah

"Galangan kapal juga akan diberikan fasilitas nonfiskal yang mengacu pada UU17/2008 tentang Pelayaran. Nantinya, otoritas pelabuhan bertindak regulator dan mengatur daerah lingkungan kerja pelabuhan. Oleh karena itu, sedang dibentuk tim untuk mengembangkan pelabuhan. Kemudian, Surabaya Nasdec (National Ship Desain Center) akan menjadi balai besar Kemenperin," tutur dia.

Memang, penghapusan PPN dan bea masuk ini melalui pro­ses panjang karena harus merevisi PP 38/2008 dan mengubah skema baru.  Selama ini, industri galangan kapal masih dibebani sektor fiskal, seperti pengenaan PPN impor komponen 10 persen dan cukai 12 persen. Akibatnya, pertumbuhan investasi pada industri galangan relatif sangat minim.

Berdasarkan catatan, Inpres Nomor 5/2005 tentang Pemberdayaan Indus­tri Pelayaran Nasional telah mendorong pertumbuhan kapal nasional naik 132,80%, mencapai 14.064 unit armada pada 2014, dari sebelumnya 6.041 unit. 

Sayangnya, dari jumlah tersebut tidak lebih dari 10 persen kapal  yang dibangun di galangan dalam negeri. Sisanya, pelaku usaha pelayaran membangun atau membeli kapal bekas dari luar negeri karena lebih murah 30 persen dari produksi di dalam negeri dengan jenis kapal yang sama.

Dengan adanya empat isentif fiskal ini, disparitas harga antara produk kapal lokal dengan luar negeri yang berjarak hingga 30% lebih mahal itu, ke depan akan terkoreksi lebih dari 20%. Bahkan, tidak menutup kemungkinan produk dalam negeri akan lebih kompetitif karena pelaku usaha pelayaran tidak membutuh­kan biaya tambahan untuk memobilisasi kapal.

Asas Cabotage

Di tempat terpisah, Ketua Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto meyakini asas cabotage akan mampu mendorong pertumbuhan industri galangan kapal  nasional.

Sesungguhnya industri pelayaran sebagai pemakai produk galangan kapal juga berkembang. Pertumbuhan jumlah kapal niaga ini bisa jadi untuk mengantisipasi rata-rata pertumbuhan volume kargo yang terus tumbuh di kisaran 15%-25% per tahun.

Angka ini menunjukkan masa depan bisnis pelayaran nasional terlihat cerah di masa mendatang. Apalagi Indonesia akan menyasar pembangunan maritim dan akan menghadapi pasar tunggal ASEAN 2015.

Kendati kapal niaga terus tumbuh, jumlahnya masih dirasakan kurang memenuhi jumlah ideal. Hal ini harus terus diantisipasi oleh pelaku pasar dan pemerintah. Jika tidak, kita berpotensi kehilangan devisa lebih dari 100 triliun rupiah per tahun. INSA memprediksi kurang lebih 1.000 unit kapal per tahun diperlukan oleh industri pelayaran.

“Karena itu, kapal berbendera Indonesia didorong untuk berani menggarap angkutan komoditas ekspor dan impor, walau permintaan komoditas global sedang menurun. Jika kondisi perekonomian global kembali pulih, keadaannya akan berbalik di masa yang akan datang,” kata Carmelita yang juga pemilik perusahaan pelayaran Andhika Lines.

Sumber Berita :
http://swa.co.id/business-strategy/pemberlakuan-asas-cabotage-dorong-bisnis-pengapalan-lokal

Komentar Anda :

Share :

Baca Juga